Penjelasan Kodam Jaya soal Hibah Satpol PP DKI Sebesar Rp11 Miliar
Merdeka.com - Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Untung Budiharto mengakui pihaknya juga mengajukan dana hibah ke Pemprov DKI Jakarta. Mereka meminta untuk alat perlengkapan penanggulangan huru-hara (PHH).
"Dan di Jakarta sangat penting sekali, salah satunya kebutuhan untuk menghadapi aksi unjuk rasa. Kita juga ajukan PHH, karena kita ajukan," katanya saat ditemui di Makodam Jaya, Jakarta, Kamis (19/1).
Pengajuan Alat PHH sebesar Rp99 miliar diakuinya menjadi satu dalam proposal terkait dana hibah untuk kendaraan operasional yang telah dikabulkan sebesar Rp11 miliar. Namun, khusus untuk dana hibah pengajuan PPH masih dalam proses.
"Tapi itu (pengajuan PPH) belum dikabulkan kayaknya," terangnya.
Selain itu, lanjut Untung, apabila dana hibah PHH nanti dikabulkan akan digunakan membeli perlengkapan bagi anggota TNI. Ketika diminta membantu mengamankan aksi unjuk rasa oleh Polda Metro Jaya.
"Padahal itu sangat dibutuhkan oleh kita. Agar kita tidak melakukan kekerasan yang berlebihan kalau kita ada tameng. Kalau tidak ada tameng gimana, makanya kita ajukan, di angkatan darat ada gak, enggak ada," jelasnya.
Alasan lain Untung turut mengajukan alat PPH, karena mengingat masuknya tahun politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang perlunya meningkatkan eskalasi keamanan.
Lebih lanjut, Untung juga mengatakan kalau dana lain yang kerap jadi pemasukan Kodam bisa berasal dari Pemprov Jawa Barat maupun Pemprov Banten. Sampai, dana CSR dari pihak swasta yang dipergunakan untuk pembangunan.
"Jadi strateginya tentara ya mencoba mencari anggaran di luar Dipa. Bisa itu, bisa CSR, itu kaya bangun bangunan yang dibutuhkan masyarakat misalkan masjid ya, sama GOR (Gelanggang Olahraga). Nah dua itu kan manfaat buat masyarakat, kalau tidak kaya gitu ya bisa rusak tanpa ada perawatan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaBerapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo
Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca SelengkapnyaBLBI Hingga Kasus Pelanggaran HAM Jadi PR Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto hanya memiliki waktu delapan bulan hingga masa kabinet Jokowi berakhir.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Kritik Jokowi: Utang Swasta dan BUMN Hampir USD200 Miliar
Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaHasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.
Baca Selengkapnya