Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penghunian Rusun Pasar Rumput Tunggu Berita Acara KemenPUPR

Penghunian Rusun Pasar Rumput Tunggu Berita Acara KemenPUPR Interior Rusunami Klapa Village. ©2019 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta berencana segera menggunakan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput. Namun untuk dapat menggunakannya, diperlukan syarat administrasi yang salah satunya adalah Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bisa melakukan penghunian.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan berita acara dibutuhkan karena bangunan tersebut bukan hanya milik Pemprov DKI Jakarta.

"Bangunan ini kan dana negara yang bangun Kementerian PUPR, walau tanahnya Pasar Jaya. Tentunya harus ada kelengkapan dokumen yang memenuhi syarat penghunian. Salah satunya adalah berita acara serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR ke pemprov DKI Jakarta. Itu harus ada dulu, baru bisa dilakukan penghunian," katanya seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/10).

Nantinya, kata Meli, bangunan yang saat ini masih 99 persen rampung tersebut, akan ditujukan bagi warga terdampak normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Meski begitu, Meli mengatakan harus ada pembicaraan lebih lanjut lagi antara Kementerian PUPR dan PD Pasar Jaya sebagai calon pengelola Rusunawa Pasar Rumput mengenai mekanisme penghuniannya.

Pasalnya, Rusunawa tersebut bukanlah murni hunian, karena di bawahnya ada pasar. Sementara, Pasar Jaya selama ini belum pernah mengelola hunian meskipun sudah ada Surat Keputusan (SK) yang menunjuk Pasar Jaya yang mengelola hunian dan pasar tersebut.

"Tapi detailnya mekanisme tarif dan sasarannya belum lengkap walau memang di Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah dijelaskan bahwa sasarannya adalah warga yang terdampak normalisasi dari DAS Ciliwung. Itu prioritas. Namun ini kan bukan hanya yang masyarakat terprogram saja, yang direlokasi karena penataan tadi. Tapi ada untuk masyarakat umumnya. Sama seperti kami dalam mengelola Rusun di Pergub 111 diatur target penghuni adalah masyarakat umum dan masyarakat terprogram," ucap Meli.

Adapun maksud masyarakat terprogram, adalah mereka yang terdampak normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dengan keharusan terverifikasi di kelurahan, hingga wali kota setempat.

"Jadi nanti harus ada surat dari walikota tadi kepada kami, di PKS juga sudah dijelaskan bahwa Dinas Perumahan sebagai koordinator untuk huniannya. Karena itulah kami harus menerima betul data permohonan dengan detil dari wali kota. Dalam hal ini wali kota Jaksel dan Jaktim," tutup Meli.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar

Pungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar

Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.

Baca Selengkapnya
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.

Baca Selengkapnya
Kasus Peternak Kambing Lawan Pencuri Jadi Tersangka Disetop, Keputusan Jaksa Dinilai Patut Dicontoh

Kasus Peternak Kambing Lawan Pencuri Jadi Tersangka Disetop, Keputusan Jaksa Dinilai Patut Dicontoh

Julius menyampaikan, keputusan yang menetapkan Muhyani hanya melakukan pembelaan diri sudah tepat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Sahkan Prabowo-Gibran Menang di Hasil Suara Pemungutan Suara Ulang Kuala Lumpur

KPU Sahkan Prabowo-Gibran Menang di Hasil Suara Pemungutan Suara Ulang Kuala Lumpur

Adapun jumlah suara sah sendiri sebanyak 12.074, jumlah suara tidak sah sebanyak 283.

Baca Selengkapnya
Polres Inhu Datangi Pasar Rakyat, Pantau Harga Pangan dan Cegah Peredaran Uang Palsu Jelang Pemilu

Polres Inhu Datangi Pasar Rakyat, Pantau Harga Pangan dan Cegah Peredaran Uang Palsu Jelang Pemilu

Polisi mendatangi pasar untuk memantau harga pangan dan mencegah peredaran uang palsu

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu

KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu

Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya