Penghunian Rusun Pasar Rumput Tunggu Berita Acara KemenPUPR
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta berencana segera menggunakan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput. Namun untuk dapat menggunakannya, diperlukan syarat administrasi yang salah satunya adalah Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bisa melakukan penghunian.
Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan berita acara dibutuhkan karena bangunan tersebut bukan hanya milik Pemprov DKI Jakarta.
"Bangunan ini kan dana negara yang bangun Kementerian PUPR, walau tanahnya Pasar Jaya. Tentunya harus ada kelengkapan dokumen yang memenuhi syarat penghunian. Salah satunya adalah berita acara serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR ke pemprov DKI Jakarta. Itu harus ada dulu, baru bisa dilakukan penghunian," katanya seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/10).
Nantinya, kata Meli, bangunan yang saat ini masih 99 persen rampung tersebut, akan ditujukan bagi warga terdampak normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
Meski begitu, Meli mengatakan harus ada pembicaraan lebih lanjut lagi antara Kementerian PUPR dan PD Pasar Jaya sebagai calon pengelola Rusunawa Pasar Rumput mengenai mekanisme penghuniannya.
Pasalnya, Rusunawa tersebut bukanlah murni hunian, karena di bawahnya ada pasar. Sementara, Pasar Jaya selama ini belum pernah mengelola hunian meskipun sudah ada Surat Keputusan (SK) yang menunjuk Pasar Jaya yang mengelola hunian dan pasar tersebut.
"Tapi detailnya mekanisme tarif dan sasarannya belum lengkap walau memang di Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah dijelaskan bahwa sasarannya adalah warga yang terdampak normalisasi dari DAS Ciliwung. Itu prioritas. Namun ini kan bukan hanya yang masyarakat terprogram saja, yang direlokasi karena penataan tadi. Tapi ada untuk masyarakat umumnya. Sama seperti kami dalam mengelola Rusun di Pergub 111 diatur target penghuni adalah masyarakat umum dan masyarakat terprogram," ucap Meli.
Adapun maksud masyarakat terprogram, adalah mereka yang terdampak normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dengan keharusan terverifikasi di kelurahan, hingga wali kota setempat.
"Jadi nanti harus ada surat dari walikota tadi kepada kami, di PKS juga sudah dijelaskan bahwa Dinas Perumahan sebagai koordinator untuk huniannya. Karena itulah kami harus menerima betul data permohonan dengan detil dari wali kota. Dalam hal ini wali kota Jaksel dan Jaktim," tutup Meli.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Peta Jalur Rawan Kecelakaan dan Bencana di Bantul saat Arus Mudik
Polres Bantul memetakan jalur rawan kecelakaan dan bencana jelang persiapan menyambut arus mudik Lebaran 2024.
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar
Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Pemalsuan Data Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Tujuh PPLN Dituntut Enam Bulan Penjara dan Denda Rp10 Juta
Enam PPPLN tidak dipenjara sementara satu dijebloskan ke rutan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah
Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca SelengkapnyaKasus Peternak Kambing Lawan Pencuri Jadi Tersangka Disetop, Keputusan Jaksa Dinilai Patut Dicontoh
Julius menyampaikan, keputusan yang menetapkan Muhyani hanya melakukan pembelaan diri sudah tepat
Baca SelengkapnyaKPU Sahkan Prabowo-Gibran Menang di Hasil Suara Pemungutan Suara Ulang Kuala Lumpur
Adapun jumlah suara sah sendiri sebanyak 12.074, jumlah suara tidak sah sebanyak 283.
Baca SelengkapnyaPuncak Arus Balik Lebaran, Menhub Budi ke Maskapai: Hati-Hati Bagasi Penumpang
Menteri Perhubungan ingatkan maskapai terkait bagasi penumpang saat puncak arus balik lebaran.
Baca Selengkapnya90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaPolres Inhu Datangi Pasar Rakyat, Pantau Harga Pangan dan Cegah Peredaran Uang Palsu Jelang Pemilu
Polisi mendatangi pasar untuk memantau harga pangan dan mencegah peredaran uang palsu
Baca Selengkapnya