Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penerima KJP meningkat, Djarot akui masih ada penyimpangan

Penerima KJP meningkat, Djarot akui masih ada penyimpangan Djarot. Yunita ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) meningkat sekitar 181.000 siswa pada 2017. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, meningkatnya penerima KJP bukan berarti orang miskin di Jakarta bertambah.

Djarot mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Jakarta paling rendah karena berada di bawah 3,5 persen. Sementara indeks kelayakan manusia mencapai 80 persen.

"Tapi bagi kami adalah semakin banyak (dapat KJP) dan itu semakin tepat sasaran maka itu akan membantu mereka tidak putus sekolah ini sasarannya untuk KJP," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/8).

Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan, tidak semua warga Jakarta mendapat KJP. Karena untuk mendapatkan KJP, Dinas Pendidikan akan mendata siswa-siswa yang memang membutuhkan.

"Jadi begini ada kriteria khusus ya untuk mendapat KJP, salah satunya mereka yang tidak mampu. Tetapi kita lihat ada juga beberapa yang menyimpang, mereka mampu tapi dapat. Banyak yang lagi kita sisir datanya," ujarnya.

Jika terdapat pelanggaran, Djarot menegaskan, Dinas Pendidikan akan akan melakukan investigasi. Kemudian melakukan pendataan untuk ditindak lebih lanjut.

"Itu mereka ngambil tunai di beberapa toko tertentu, tokonya sudah kita ada datanya, kemudian siapa yang ngambil ada datanya, karena sekali lagi kita memanfaatkan yang namanya big data kita," pungkasnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode

Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode

Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.

Baca Selengkapnya
Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN

Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN

Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.

Baca Selengkapnya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya