Penerima KJP meningkat, Djarot akui masih ada penyimpangan
Merdeka.com - Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) meningkat sekitar 181.000 siswa pada 2017. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, meningkatnya penerima KJP bukan berarti orang miskin di Jakarta bertambah.
Djarot mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Jakarta paling rendah karena berada di bawah 3,5 persen. Sementara indeks kelayakan manusia mencapai 80 persen.
"Tapi bagi kami adalah semakin banyak (dapat KJP) dan itu semakin tepat sasaran maka itu akan membantu mereka tidak putus sekolah ini sasarannya untuk KJP," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/8).
Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan, tidak semua warga Jakarta mendapat KJP. Karena untuk mendapatkan KJP, Dinas Pendidikan akan mendata siswa-siswa yang memang membutuhkan.
"Jadi begini ada kriteria khusus ya untuk mendapat KJP, salah satunya mereka yang tidak mampu. Tetapi kita lihat ada juga beberapa yang menyimpang, mereka mampu tapi dapat. Banyak yang lagi kita sisir datanya," ujarnya.
Jika terdapat pelanggaran, Djarot menegaskan, Dinas Pendidikan akan akan melakukan investigasi. Kemudian melakukan pendataan untuk ditindak lebih lanjut.
"Itu mereka ngambil tunai di beberapa toko tertentu, tokonya sudah kita ada datanya, kemudian siapa yang ngambil ada datanya, karena sekali lagi kita memanfaatkan yang namanya big data kita," pungkasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya
Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca SelengkapnyaStatus Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya