Penataan Kampung Akuarium Langgar Aturan untuk Tunaikan Janji Kampanye Anies?

Selasa, 18 Agustus 2020 14:17 Reporter : Yunita Amalia
Penataan Kampung Akuarium Langgar Aturan untuk Tunaikan Janji Kampanye Anies? Kampung Akuarium. ©2017 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memulai penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama di lokasi tersebut pada Senin 17 Agustus.

Proyek ini ditaksir akan menelan bajet Rp 62 miliar. Nantinya, di atas lahan sekitar 10.000 meter persegi tersebut akan dibangun 5 blok rumah susun dan diisi oleh 241 hunian dengan tipe 36.

Namun, langkah ini tak luput dari kritik tajam dari DPRD DKI, khususnya fraksi PDIP. Partai berlambang kepala banteng itu bersikukuh Anies telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lahan yang saat ini dinamakan Kampung Akuarium disebutnya tidak diperuntukkan untuk pemukiman warga.

"Kalau saat ini Pak Anies melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Akuarium berarti Pak Anies melanggar Perda RDTR. Karena sampai saat ini belum ada perubahan RDTR," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Selasa (18/8).

Melanggar Perda yang dimaskud yakni lahan Kampung Akuarium berada di lahan milik pemerintah daerah atau masuk dalam kategori merah. Sehingga selain pemerintah daerah, warga dilarang mendirikan bangunan.

Ia juga mengaku miris Anies justru mengesampingkan landasan hukum hanya untuk menunaikan janji kampanyenya.

"Hal ini menjadi preseden buruk dalam penegakan Perda jangan hanya karena ingin menunaikan janji kampanye tetapi melanggar aturan," tukasnya.

Sengketa penggunaan lahan oleh masyarakat di Kampung Akuarium sempat disinggung oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah. Ia mengaku lahan tersebut merupakan lahan milik Pemprov DKI. Atas dasar itu, Pemprov berhak memanfaatkannya dengan membangun hunian yang diperuntukkan untuk warga Jakarta.

"Saya rasa, kalau boleh memilih, apakah kantor kelurahan di situ dengan tempat permukiman masyarakat, saya rasa Pemprov akan angkat bendera, ini lebih penting untuk masyarakat, karena kantor kelurahannya sudah ada. Jadi betul-betul ini program berorientasi kepada kepentingan masyarakat," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Mengingat status lahan yang merupakan tanah milik pemerintah, Saefullah mengatakan status bangunan tersebut memang milik pemerintah namun digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Apakah sewa atau tidak, mekanismenya kami akan pikirkan, bila perlu kami berikan," tutupnya.

Baca Selanjutnya: Anies Dinilai Tak Langgar Aturan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini