Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta meminta setiap tempat usaha memberlakukan pendataan terhadap pengunjung atau tamu yang datang untuk memudahkan proses tracing ketika terjadi sebaran Covid-19. Tetapi agar tak disalahkan gunakan pihak tidak bertanggung jawab, proses pendataan diminta dilakukan secara digital.

Dalam Pergub Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan Covid-19, aturan tentang pendataan ada dalam Pasal 8 huruf q.

Kepala Pelaksana tugas Dinas PPKUKM, Andri Yansyah, mengatakan sebenarnya sosialisasi terkait pendataan pengunjung sudah dilakukan saat masa PSBB transisi pertama. Hasil pantauannya, pendataan itu masih terus dilakukan saat ini.

"Sebenarnya teknik pendataan pekerja atau pengunjung sudah pernah dilakukan dengan menggunakan barcode," ujar Andri kepada merdeka.com, Rabu (14/10).

Andri menuturkan, proses pemindaian dengan sistem barcode akan membuat perekaman data pengunjung yang meliputi nomor telepon dilakukan secara otomatis di sistem pendataan pelaku usaha.

Ia menambahkan, di DKI, ada aplikasi Jak APD yang merupakan satu dari ragam sistem yang diterapkan pelaku usaha untuk merekam data pengunjung.

"Data yang akurat bisa tersaji dengan sistem digital yang kita buat, dan kita sudah memberikan pemahaman kepada mereka," tuturnya.

Andri menyadari tidak semua pelaku usaha melakukan pendataan secara digital. Kondisi ini menjadi PR untuk dinasnya agar seluruh pelaku usaha secara merata melakukan pendataan pengunjung secara digital.

Disinggung mengenai kerahasiaan data, Andri menegaskan hal itu merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Dia mengingatkan agar data tidak diberikan ke pihak manapun kecuali jika Pemprov meminta untuk kepentingan pelacakan kasus positif Covid-19.

"Itu tanggung jawab pelaku usaha. Makanya jangan pernah memberikan data ke siapa pun, karena itu bisa menjadi keperluan sewaktu-waktu jika DKI membutuhkan untuk pelacakan kasus," tutupnya.