Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat Terkait Penerapan PPKM Darurat
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan ada kebijakan baru jika PPKM Mikro skala darurat diberlakukan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
"Pokoknya akan ada kebijakan baru yang akan diambil, tapi detilnya kita tunggu pengumuman dari pemerintah pusat dari Satgas pusat, dari Pak Menko terkait," kata Riza di Balai Kota, Selasa (29/6).
Politikus Gerindra itu enggan berbicara panjang lebar terkait pembatasan yang akan diterapkan di ibu kota. Hanya saja, ia menyiratkan, kondisi saat ini, perlu ada pengetatan secara konsisten untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Prinsipnya perlu ada pengetatan, itu saja yang bisa saya sampaikan ya," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan, Dwi Oktavia memaparkan, sebanyak 27.288 spesimen dilakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Dari jumlah tersebut sebanyak 20.466 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 7.379 positif dan 13.087 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 3.739 orang dites, dengan hasil 810 positif dan 2.929 negatif.
Adapun jumlah kasus aktif naik 3.797 menjadi 65.923 kasus. Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 535.788 kasus.
Dwi menegaskan, untuk hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.
Kemudian, dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 461.439 dengan tingkat kesembuhan 86,1 persen, dan total 8.426 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen.
Dwi juga menyebut, tren kasus positif aktif pada anak di bawah usia 18 tahun masih bertambah. Sebanyak 16 persen dari penambahan kasus positif hari ini adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, dengan rincian, yaitu 835 kasus adalah anak usia 6 - 18 tahun dan 317 kasus adalah anak usia 0 - 5 tahun. Sedangkan, 5.577 kasus adalah usia 19 - 59 tahun dan 650 kasus adalah usia 60 tahun ke atas.
Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu, artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.
"Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 149.415 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 413.238 per sejuta penduduk," terangnya.
Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 35,8 persen sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 12,2 persen.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya