Merdeka.com - Banjir masih menjadi persoalan Ibu Kota yang belum maksimal diselesaikan. Terbaru, banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam menjadi salah satu yang terparah. Meluapnya Kali Krukut, ditambah banyaknya bangunan liar di bantaran kali menjadi penyebabnya.

Solusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melakukan normalisasi. Namun, agar proyek itu berjalan perlu adanya penertiban dan pembebasan lahan bersertifikat milik warga.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan, pembebasan lahan di kawasan Kemang menjadi salah satu prioritas. Teguh menyebut kawasan itu akan dibuat waduk dan sumber resapan.

"Pembebasan lahan itu prioritas kita. Kalau kami di dinas tata air itu kan digunakan untuk waduk, situ, embung normalisasi kali," kata Teguh di Balai kota, Jakarta, Senin (29/8).

Anggaran pembebasan lahan, katanya, juga sudah disediakan dan akan didorong untuk dimasukkan ke APBD-P. Sementara itu, untuk tahun ini segala urusan administrasi dan program preventif akan diselesaikan terlebih dahulu.

"Bisa (tambahan anggaran) kan kita anggaran gelondongan tinggal lihat prioritas saja. Kalau memang ditambahin lagi di APBD-Perubahan bisa saja. Tahun ini baru inventarisasi ya tapi pekerjaan untuk normalisasi untuk preventif, pengerukan, kemudian normalisasi turap batu kali, kita jalan dulu," terangnya.

Dijelaskannya, Dinas Tata Air memiliki anggaran Rp 1,5 triliun yang khusus dialokasikan untuk pembebasan lahan-lahan di Jakarta. Termasuk juga pembebasan lahan di Kemang yang akan dimasukkan.

"Di kita ada, pembebasan sekarang ini pak gubernur menambahkan Rp 1,5 triliun untuk pembebasan lahan di Dinas Tata Air. Pembebasan lahan kami kelanjutan dari sebelumnya yang belum tuntas," tutupnya.