Pemprov DKI Sebut Pemberlakuan Ganjil Genap Tergantung Tren Kasus Covid-19 di Jakarta

Kamis, 3 Juni 2021 07:31 Reporter : Fikri Faqih
Pemprov DKI Sebut Pemberlakuan Ganjil Genap Tergantung Tren Kasus Covid-19 di Jakarta Ganjil genap ditiadakan dan transportasi umum dibatasi. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap perlu memperhatikan keberhasilan penanganan pandemi dengan protokol kesehatan (prokes) 3M dan 3T dan program vaksinasi.

"Bila kedua upaya ini ada keberhasilan maka sektor transportasi bisa diimbangi dengan kebijakan ganjil-genap," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo di Jakarta, Rabu (2/6).

Karena itu, kata Syafrin, perlu untuk dipahami dengan adanya wabah Covid-19 ini transportasi memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya peningkatan kasus baru.

"Karena Covid-19 ini senang melihat orang berkumpul, bertemu, maka akan terjadi transmisi virus yang demikian masif. Ditambah lagi, saat ini ada varian virus baru," ujarnya.

Karena itu, lanjut Syafrin, pihaknya saat ini masih menunggu tren kasus positif di Jakarta bahkan Jabodetabek secara utuh untuk masuk ke tahap pemberlakuan ganjil-genap kembali. Ganjil-genap tersebut juga tidak akan langsung diterapkan di 25 ruas jalan yang selama ini diberlakukan, tetapi secara bertahap.

"Jadi, tidak langsung 25 ruas, tapi bertahap. Kita identifikasi jalan mana yang jadi tumpuan perjalanan, di situ kita lakukan pembatasan," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Peniadaan kebijakan ganjil genap ini, kata Syafrin, mengikuti pelaksanaan PPKM skala mikro yang kini diterapkan setelah masa PSBB.

"Jadi, memang kebijakan ini kita pahami bahwa Jakarta sukses melakukan pengendalian kasus positif karena kebijakan yang diambil Pak Gubernur itu sifatnya kebijakan terintegrasi dari hulu ke hilir," terangnya.

Menurutnya, sejauh ini langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka kasus positif dengan memberlakukan sejumlah pembatasan, termasuk peniadaan ganjil genap.

"Jadi, dilakukan pengaturan kapasitas perkantoran 50 persen angkutan 50 persen, kapasitas pembelanjaan 50 persen, pusat-pusat kegiatan 50 persen maka disisi hilirnya transportasi harus juga diimbangi," tutup Syafrin. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini