Pemprov DKI Refocusing Anggaran Rp4,9 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggeser alokasi anggaran tidak prioritas untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Total nilai refocusing anggaran itu sebesar Rp4,948 triliun.

Berdasarkan dokumen yang diterima merdeka.com pada Selasa (13/7) ada 913 mata anggaran yang dilakukan penyesuaian, baik itu pengurangan atau penambahan anggaran.

Ketua Komisi A DPRD Mujiyono mengonfirmasi dokumen realokasi anggaran tersebut.

"Iya ada itu (realokasi anggaran)," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/7).

Berdasarkan dokumen tersebut, jika sebelumnya tidak ada insentif bagi tenaga kesehatan, kali ini Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi tenaga kesehatan.

Insentif untuk tenaga kesehatan tersebar di 670 kegiatan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit rujukan Covid-19.

Di Kecamatan Kebon Jeruk, dialokasikan untuk dua Puskesmas; pertama, mendapat alokasi anggaran Rp215.065.000 kemudian yang kedua Rp923.375.000.

Selanjutnya, di Kecamatan Kelapa Gading, kegiatan Puskesmas pertama mendapatkan Rp480.380.000, dan kedua Rp832.965.000.

Untuk Rumah Sakit Duren Sawit juga mendapatkan dua kegiatan mata anggaran. Yang pertama, Rp298.247.500 dan kedua Rp1.483.825.000.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan proses ini dalam pembahasan bersama legislatif.

"Ini kita mulai pembahasannya, semuanya sudah dimulai," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/7).

Dia tak memerinci lebih lanjut terkait jenis kegiatan apa yang bakal ditunda pelaksanaannya dan anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19. Namun, politisi Gerindra itu memastikan sejumlah agenda pembangunan tetap berjalan meskipun ada refocusing anggaran.

"Kita terus melaksanakan sesuai agenda antara eksekutif dengan legislatif, sekalipun di masa pandemi program dan agenda pembangunan tetap berjalan, program dan agenda, hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan," tutupnya.