Pemprov DKI Raih Penghargaan dari LKPP, Anies Ajak Warga Jadi Mitra Pemerintah
Merdeka.com - Upaya Pemprov DKI melakukan inovasi untuk mendukung transparansi belanja pengadaan berbuah manis. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) mengganjar dengan memberikan penghargaan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan penghargaan untuk Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) milik Pemprov DKI karena dianggap telah memenuhi indikator penilaian. Yakni, kata dia, dapat mengembangkan usaha dari para pelaku UMKM.
"Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta kembali meraih penghargaan. Kali ini, pada Indonesia Government Procurement Award yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga negara yaitu LKPP RI," kata Anies dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Dia menjelaskan, dengan melakukan inovasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk belanja UMKM sampai dengan 50 juta menggunakan e-Order. Hal tersebut dapat membuka ruang bagi UMKM untuk ikut menikmati PBJ di Indonesia.
"Kita terus mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa. Sekarang kami bisa mengajak warga menjadi mitra pemerintah. Dengan kolaborasi tentu saja akan membuat apa yang Pemprov DKI kerjakan makin akuntabel dan transparan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda, menyatakan e-Order merupakan inovasi sistem pengadaan belanja yang merangkul UMKM sebagai mitra untuk berkolaborasi. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.
Blessmiyanda menambahkan, pihaknya telah melakukan tiga terobosan untuk pemberdayaan pelaku UMKM tersebut.
"Antara lain penggunaan Katalog Lokal, Swakelola tipe III dan IV, dan e-Order di mana merupakan belanja langsung baran atau jasa melalui UMKM Binaan Provinsi DKI Jakarta," jelas dia.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hendi mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
E-catalog menjadi wadah antara KPU dan penyedia jasa.
Baca SelengkapnyaAnies menilai sejumlah komoditas bahan pokok memang meningkatkan. Dampaknya, pendapatan atau omzet pedagang turun.
Baca SelengkapnyaJika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.
Baca SelengkapnyaPaDi UMKM hadirkan sistem pembayaran yang efisien untuk transaksi yang lebih mudah.
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya