Pemprov DKI Optimis Penyerapan APBD 2018 di Atas 90 Persen
Merdeka.com - Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati optimistis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan di Dinas PPAPP pada tahun ini bisa terserap hingga di atas 90 persen.
Dia mengatakan, di Tahun Anggaran (TA) 2018 Dinas PPAPP mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp 280 miliar yang mayoritas digunakan untuk belanja tidak langsung.
"Saat ini, serapan sudah mencapai 84 persen. Hampir sama dengan penyerapan pada periode yang sama di tahun lalu," katanya seperti dilansir dari Beritajakarta.id, Rabu (21/11).
Tuty menjelaskan, tahun ini Dinas PPAPP melaksanakan sebanyak 14 program dengan 72 kegiatan, baik berupa lokakarya maupun pendidikan dan pelatihan (Diklat).
"Semuanya masih on the track. Kita bersyukur, penyerapan di Dinas PPAPP sudah cukup tinggi," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terlalu berbelitnya proses pembayaran menjadi satu faktor penyebab rendahnya serapan anggaran Provinsi DKI Jakarta di akhir tahun 2018.
Menurutnya, banyak kontraktor yang memilih menagih pembayaran di akhir dibanding menagih setiap tiga bulan sekali harus menagih ke Pemprov DKI.
"Rupanya untuk mengurus pembayaran itu prosesnya berbelit, sehingga yang mengerjakan memilih menagihnya di ujung saja, sekaligus, daripada menagih tiap 3 bulan," ujar Anies di kawasan Sungai Ciliwung, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (11/11).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta
Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket
Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka
PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca SelengkapnyaUngkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaAnies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024
Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya