Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta empat bantuan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan PPKM darurat. Permintaan ini sempat dipaparkan saat rapat bersama antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat pada Selasa (29/6) lalu.

Berdasarkan paparan yang diterima merdeka.com, poin pertama yang diminta Pemprov DKI yaitu agar pemerintah pusat membantu upaya pengetatan mobilitas penduduk intra dan antar wilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi.

Kedua, adanya tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung; khusus untuk tenaga kesehatan di rumah sakit dapat dipenuhi dari mahasiswa dan dosen. Kebutuhan tracer profesional lapangan sebanyak 2.156 orang.

"Jumlah ini untuk mencapai 15-30 per 100.000 penduduk," demikian penjelasan dari materi pemaparan Pemprov DKI yang diterima Rabu (30/6).

Pemerintah pusat juga diminta memenuhi kebutuhan tenaga vaksinator di Jakarta sebanyak 5.139 orang dengan rincian tenaga kesehatan 2.050 orang dan non tenaga kesehatan 3.089 orang.

Ketiga, diperlukan adanya regulasi untuk mendukung rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di rumah sakit dan diklaim pembiayaannya.

Keempat, adanya bantuan komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin.