Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta kerap menagih laporan keuangan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 yang sudah diaudit. Terakhir, Wakil Ketua Komisi E Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta laporan tersebut untuk diserahkan ke DPRD.

Menanggapi hal tersebut, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) belum mengetahui apakah laporan itu dapat dikirimkan ke DPRD. Pasalnya, pihaknya masih mengkaji dan mengevaluasi laporan tersebut.

"Nanti kita lihat ya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/2).

Tidak hanya itu, dia juga menyebut akan berkonsultasi lebih lanjut apakah laporan tersebut dapat dipublikasikan.

"Saya perlu konsultasi juga karena audit internal ya, audit KAP. Saya perlu konsultasi ya. Kan ada batasan-batasan kita disclosure statement," ujarnya.

Terkait commitment fee yang masih harus dibayar Jakpro, Fitria pun enggan berkomentar lebih lanjut.

"Saya kayaknya masih perlu mempelajari," ujarnya.

Sebelumnya, VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarif mengungkapkan, laporan keuangan Jakarta E-Prix 2022 (Formula E) sudah selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan.

Dari hasil audit tersebut, Syachrial menyebut laba atau keuntungan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut adalah Rp5,29 miliar.

“Sudah (selesai diaudit). Hasilnya sudah kita serahkan ke Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dan Inspektorat. Hasil keuntungannya memang berbeda dari sebelumnya ya, kita sampaikan waktu itu Rp6 miliar koma sekian, sekarang Rp5,29 setelah audit,” kata Syachrial saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).

Meskipun demikian, masih terdapat Rp90,7 miliar yang harus disetorkan oleh Jakpro sebagai commitment fee. Syachrial memastikan uang tersebut dibayarkan menggunakan dana perusahaan. Kini, kata Syachrial, commitment fee masuk ke dalam proses pembayaran.

“Kalau proses pembayaran, belum dibayar. Dalam pembayaran (menggunakan) dana perusahaan. Kita kan sudah komit business to business (B2B) semuanya, kita selesaikan secara B2B,” kata Syachrial saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/1).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengkritik pernyataan PT Jakarta Propertindo yang mengklaim kegiatan Formula E 2022 mengalami untung sebesar Rp5 miliar. Menurutnya, laba tersebut tak sebanding dengan Rp560 miliar yang dikeluarkan dari APBD untuk membayar commitment fee.

“Jelas tidak benar kalo dibilang kita untung. Sebab, tidak adil jika tidak menghitung pengeluaran APBD sebesar Rp560 miliar kemarin. Artinya masih sangat jauh,” kata Ara dalam rilis resminya, Kamis (2/2).

Ditambah pula, kata Ara, Jakpro masih perlu membayar Rp90 miliar kekurangan commitment fee. Kemudian, Ara juga meminta Jakpro untuk melaporkan secara resmi pertanggungjawaban Formula E kepada DPRD dengan data yg lebih detil.

“Apalagi Jakpro masih harus membayar kekurangan commitment fee sekitar Rp90 milliar lagi di luar Rp560 miliar tadi. Masih ada utang kok berani ngomong untung. Kami minta Jakpro jangan kencang di media saja padahal laporan ke DPRD belum disampaikan, kami yang sudah minta sejak tahun lalu. Bahkan revisi studi kelayakanpun belum diberikan,” ujar Ara.