Pemprov DKI Jelaskan Alasan Penghentian Bantuan Pembiayaan Isolasi Pasien Covid-19

Kamis, 10 Juni 2021 13:42 Reporter : Yunita Amalia
Pemprov DKI Jelaskan Alasan Penghentian Bantuan Pembiayaan Isolasi Pasien Covid-19 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri di Hotel. ©2021 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan aset milik Pemprov untuk dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penghentian bantuan pembiayaan pemerintah terhadap biaya isolasi pasien di hotel-hotel di Jakarta.

Kendati demikian, bagi pasien yang masih menjalani isolasi di hotel tidak secara otomatis dievakuasi dari hotel ke tempat isolasi baru.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menjelaskan pasien Covid-19 masih bisa meneruskan masa isolasinya, namun pihak hotel sudah tidak lagi menerima pasien baru.

"Enggak dipindahkan orang yang sedang diisolasi. Kalau masa kontrak selesai tanggal 31 Mei, maka mulai dari tanggal kurang 10 hari, atau 20 Mei sudah tidak terima orang baru maka di situ tinggal habisin orang yang isolasi saja," jelas Dwi, Kamis (10/6).

Saat ini, kata Dwi, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan skenario penentuan lokasi isolasi berdasarkan tingkat kebutuhan. Seperti, untuk pasien isolasi di titik tertentu tidak dapat tertampung maka akan ada tambahan kapasitas daya tampung pasien.

Jika penambahan kapasitas masih belum menampung, pasien akan diisolasi di GOR.

"Dii tempat yang lebih banyak lagi di GOR jadi sudah ada mitigasi seperti itu," jelasnya.

Sementara itu, anggaran untuk pembiayaan hotel bagi pasien isolasi menggunakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran itu kemudian sudah habis.

Penanggung jawab hotel isolasi OTG dan Tenaga Kesehatan BNP, Rus Suharto mengatakan biaya yang harus dibayar sebesar Rp256 miliar. Sementara BNPB baru membayar Rp60 miliar.

"Masih Rp196,7 miliar yang belum terbayar," ucap Rus saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (9/6).

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan menggunakan aset Pemprov untuk dijadikan sebagai lokasi isolasi terkendali bagi warga Jakarta. Langkah ini diambil sehubungan dengan pemberhentian pembiayaan sewa lokasi isolasi dari pemerintah pusat melalui BNPB.

Sebagai landasan hukum untuk menentukan lokasi isolasi terkendali, Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 675 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Kepgub Nomor 979 Tahun 2021 tentang Lokasi Terkendali Milik Pemprov DKI dalam Penanganan Covid-19.

"Menimbang; bahwa dengan adanya kebijakan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional mengenai pemberhentian pembiayaan hotel, penginapan, dan wisma bagi orang terkonfirmasi Covid-19 baik tanpa gejala maupun dengan gejala ringan, dan biaya penginapan bagi tenaga kesehatan penanganan Covid-19 dan menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas isolasi terkendali dan penginapan bagi tenaga kesehatan, Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu diubah," demikian bunyi Kepgub tersebut, dikutip pada Selasa (8/6).

Dalam Kepgub tersebut, Pemprov menunjuk 37 tempat untuk dijadikan sebagai tempat isolasi. Dengan total daya tampung seluruhnya sebanyak 8.249 orang.

Penghentian pembiayaan lokasi isolasi mandiri disebabkan anggaran milik BNPB telah habis. Untuk itu, Pelaksana tugas Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi menyerahkan sementara tanggungan biaya isolasi oleh Pemprov DKI.

"Sebaiknya ditangani dulu oleh Pemda menggunakan fasilitas yang ada," ujar Dody.

Saat ini, BNPB masih dalam proses pengajuan anggaran untuk biaya isolasi ke Kementerian Keuangan. Jika anggaran sudah cair, tidak menutup kemungkinan tanggungan biaya isolasi di Jakarta akan kembali ditanggung BNPB.

"Selama ini kan menggunakan anggaran BNPB, cuma kami kehabisan. Kemarin kami rapat kami bilang coba sampai 15 Juni," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria tidak keberatan atas keputusan pemerintah pusat menghentikan pembiayaan isolasi di beberapa lokasi.

DKI, kata Riza, siap memilih fasilitas-fasilitas milik Pemprov untuk dijadikan sebagai tempat isolasi.

"Dan kami juga sudah mencarikan alternatif tempat-tempat yang menjadi milik Pemprov untuk kemudian dapat digunakan sebagai tempat isolasi mandiri isolasi terkendali bagi masyarakat," kata Riza di Balai Kota. [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini