Pemprov DKI Ingin Perluasan Ganjil Genap Dipercepat

Jumat, 2 Agustus 2019 12:57 Reporter : Nur Habibie
Pemprov DKI Ingin Perluasan Ganjil Genap Dipercepat Kamera Tilang Elektronik ETLE. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) dengan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Ibu Kota. Salah satu aturan dalam Ingub tersebut tentang perluasan Ganjil Genap.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo ingin agar perluasan Ganjil Genap tersebut agar segera diberlakukan. Sebab tujuannya untuk mengurangi polusi udara atau pembuangan gas dari kendaraan.

"Untuk Ganjil Genap diperluas, tapi memang prioritas kita harus segera. Karena memang sekarang kan musim kemarau. Artinya saat musim kemarau berpengaruh terhadap gas buang yang dikeluarkan kendaraan bermotor tidak langsung turun. Oleh sebab itu, untuk perluasan ganjil genap kita harapkan bisa dipercepat," katanya di Polda Metro Jaya, Jumat (2/8).

Meski begitu, pihaknya masih melakukan pengkajian terkait Ingub yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. "Tapi ini pun masih kita lakukan kajian, karena segala sesuatu harus berdasarkan kajian komprehensif. Namun kita prioritaskan di musim kemarau ini," ujarnya.

Pengkajian yang dilakukan terkait Ganjil Genap, sekaligus juga untuk mencari solusi agar tak mengganggu atau mematikan aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah atau rezeki.

"Sedang kita kaji, karena terkait dengan perluasan waktu itu harus kita pikirkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan itu," ungkapnya.

Selain itu, untuk pemberlakuan Ganjil Genap terhadap sepeda motor. Pihaknya juga masih melakukan pengkajian kembali, hal itu mengingat masyarakat lebih beralih ke kendaraan roda dua daripada ke roda empat atau lebih.

"Kita sedang kaji. Karena berdasar kajian untuk sepeda motor saat gage, volumenya 72 persen sepeda motor. Hanya 28 persen roda empat. Artinya begitu ada pembatasan gage, maka sebagian tidak shifting ke angkutan umum, tetapi mereka justru berbalik ke motor. Itu menjadi perhatian khusus kita bersama," pungkasnya.

Seperti diketahui, Berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 tahun 2019, Gubernur Anies Baswedan meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan penerbitan Peraturan Gubernur salah satunya tentang Perluasan Ganjil Genap.

"Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap sepanjang musim kemarau dan peningkatan tarif parkir yang terlayani angkutan umum massal mulai tahun 2019," demikian yang termaktub dalam Ingub No.66/2019 yang disahkan di Kamis (1/8).

Peraturan tersebut akan dikaitkan dengan penerapan kebijakan congestion pricing dengan pengendalian kualitas udara di tahun 2021.

Dengan terbitnya peraturan penambahan wilayah ganjil genap itu, maka Anies menginstruksikan kepada Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mendukung fasilitas pejalan kaki. Instruksi optimalisasi penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki itu tertuang dalam butir keempat.

"Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung ke angkutan umum massal pada tahun 2020," isi Instruksi Gubernur mengenai Pengendalian Kualitas Udara itu. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini