Merdeka.com - Pemprov DKI dan Dirlantas Polda Metro Jaya menyepakati sejumlah keputusan terkait operasional skuter listrik di Jakarta. Keputusan ini diambil sebelum regulasi skuter listrik rampung. Salah satu kebijakannya adalah skuter listri dilarang mengaspal di jalan raya ibu kota.

Syafrin mengungkapkan alasan pelarangan tersebut karena faktor keselamatan pengguna skuter listrik atau pun pejalan kaki.

"Pertama, operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau tertentu, setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan. Selanjutnya untuk operasional di jalan raya, itu tidak diperbolehkan," kata Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, di Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (22/11).

Sementara itu, Direktorat Polda Metro Jaya Kombes Yusuf menuturkan, skuter listrik hanya boleh beroperasi di tempat-tempat yang sudah mendapatkan izin.

"Jadi hanya di kawasan tertentu. Dan tentu sudah mendapat izin dari yang punya kawasan. Salah satu contoh misalnya kawasan GBK, mungkin di mal, bandara atau di tempat lain yang tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lain. Terutama di jalan umum, Itu yang sudah menjadi kesepakatan kita" ucap Yusuf.

Razia Skuter Listrik

Usai kebijakan ini diterapkan, polisi akan memberlakukan razia bagi para pengguna skuter listrik yang masih berada di jalan raya.

"Iya betul, pasti ini ada sanksinya. Kalau mungkin ini di luar daripada yang sudah kita tentukan, kemudian mereka masih menggunakan jalan raya untuk menggunakan alat skuternya itu akan kita tindak," sambungnya.

Yusuf mengatakan penindakannya dalam dua bentuk. Pertama adalah represif non-yudisial seperti teguran. Kedua dengan represif yudisial dengan tilang.

"Kita tegur mereka, kita suruh balik atau kembali masuk. Kedua, tindakan represif yudisial, jadi kita tindak dengan tindakan kita. Tindakan tegas kita. Misalnya ditilang atau sebagainya," tandas Yusuf.