Pemprov DKI Bungkam Soal Anggota TGUPP Mundur di Tengah Kisruh Lelang Jabatan

Senin, 24 Mei 2021 17:35 Reporter : Yunita Amalia
Pemprov DKI Bungkam Soal Anggota TGUPP Mundur di Tengah Kisruh Lelang Jabatan Gedung Balai Kota di Malam Hari. ©2020 Merdeka.com/Fikri Faqh

Merdeka.com - Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawan bungkam saat disinggung alasan pengunduran diri anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Alvin Wijaya. Saat rapat bersama Komisi A DPRD, nama Alvin disinggung dalam rapat.

Rapat Komisi A hari ini membahas ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta enggan mendaftar lelang jabatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Mengundurkan diri. Begitu dia mekanismenya mengundurkan diri, dia tidak perlu memberi alasan terkait pengunduran dirinya. Hanya saja beliau mengundurkan diri untuk di posisi itu," kata Indra usai rapat bersama Komisi A, Senin (24/5).

Dalam rapat dengan Komisi A DPRD, ia menjelaskan secara administrasi, mundurnya anggota TGUPP ditentukan oleh tiga hal; Pertama, anggota ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia, dan yang terakhir adalah anggota sedang sakit dan tidak dapat lagi bekerja.

Dari tiga hal tersebut, Indra menegaskan Alvin berada di poin kedua yaitu mengundurkan diri. Tidak dijelaskan secara gamblang dalam rapat komisi tersebut mengapa Alvin terseret dalam sengkarut lelang jabatan di lingkup Pemprov DKI. Alvin bergabung menjadi anggota TGUPP sejak 29 Maret 2018 hingga 1 April 2021.

Santer beredar, ratusan ASN enggan mendaftar lelang jabatan diduga adanya sentralistik peran TGUPP dalam lelang jabatan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono bahkan mengamini dugaan tersebut.

"Ini disinyalir disebabkan oleh peran TGUPP yang sangat sentral," katanya kepada merdeka.com.

Dia mengaku sudah sering mendengar keluhan para ASN Pemprov DKI Jakarta terkait keberadaan TGUPP. Untuk itu, Anies diminta untuk menelusuri lebih jelas penyebab 239 ASN menolak untuk mengikuti seleksi jabatan eselon II.

"Harusnya pak Anies menelusuri lebih dalam kenapa ini terjadi," tegas Gembong. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini