Pemprov DKI Buka Peluang Beri Insentif Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Jumat, 10 April 2020 09:32 Reporter : Merdeka
Pemprov DKI Buka Peluang Beri Insentif Pelaku Usaha Terdampak PSBB Anies Baswedan. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terkena dampak dari pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB," bunyi Pasal 22 ayat (1) seperti dikutip dari draft Pergub yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat (10/4).

Menurut Pergub, insentif untuk pelaku usaha tersebut akan diberikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya, pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha.

Kemudian, pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB, dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 22 ayat (2).

Sebagai informasi, pelaksanaan PSBB dimulai pada Jumat (10/4) pukul 00.00 hingga 14 hari ke depan atau sampai Jumat (23/4). Kendati begitu, pelaksanaan PSBB masih dapat dilakukan perpanjangan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan dengan adanya PSBB Jakarta, masyarakat diharapkan untuk berada di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah.

"Diharapkan untuk berada di rumah berada di lingkungan rumah, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan di luar. Pada prinsipnya ini untuk memotong mata rantai penularan Covid-19 di mana Jakarta menjadi episenter," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 9 April 2020.

Dia menyatakan terdapat sejumlah saksi untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan PSBB. Menurut dia, masyarakat yang yang melanggar PSBB dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

"Termasuk sanksi pidana, mulai pidana ringan, bila berulang bisa jadi lebih berat," ujarnya.

Untuk pemberian sanksi, dia menyebut pihaknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Undang-Undang itu juga termasuk ketentuan di Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah," tutupnya.

Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini