Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, Jakarta tidak akan memiliki wali kota atau bupati setelah tak menjadi Ibu Kota.

"Sistem pemerintahan ke depan, Jakarta tetap seperti hari ini. Jadi, sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," kata Suharso kepada wartawan di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Suharso juga mengatakan, pihaknya memikirkan adanya struktur organisasi yang lebih lincah agar pemerintahan tetap berjalan lancar.

"Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaiman ada struktur organisasi yang lebih lincah, yang bisa menjadi panutan teladan pemerintahan yang lain," tambah Suharso.

Adapun keputusan ini merupakan petunjuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lebih lanjut, Suharso juga membahas soal tata aturan dan kewenangan yang bakal dimiliki oleh Jakarta ke depan. Pasalnya, kata Suharso hal-hal semacam itu akan coba dituangkan pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang (UU).

"Presiden memberikan petunjuk kepada kami, sistem yang pemerintahan ke depan. Jadi, sistem pemerintahan ke depan juga harus dipikirkan untuk Jakarta," tambah Suharso.

Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Suharso juga memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan di Jakarta.

Suharso, kata Heru, juga meminta Pemprov DKI untuk membuat tim-tim kecil fokus membahas detail tata ruang.

"Ini adalah berbagai masukan yang bagus, antara lain agar DKI Jakarta tata kotanya tetap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis," lanjut Heru.

Untuk diketahui, pertemuan Heru dengan Suharso dianggap sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Terkait Ibu Kota Negara oleh DPR RI, yang memuat bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk menentukan proses perencanaan pembangunan Jakarta ke depan.