Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penilaian Gedung dan Nongedung Untuk Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (30/5) di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Heru mengatakan, satgas ini dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman gempa bumi.

"Dengan dibentuknya Satgas Penilaian Gedung dan Nongedung, diharapkan kita dapat bersama-sama mengurangi risiko gempa bumi untuk menjamin keberlangsungan usaha, meminimalisir korban jiwa, kerugian instrastruktur dan gangguan aktivitas layanan masyaraka," katanya dalam rilis resminya, Selasa (30/5).

Dia menjelaskan, Satgas Terpadu ini tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memberikan penilaian terhadap mitigasi bencana gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta. Mulai dari struktur bangunan, jalur evakuasi bencana, sarana-prasarana penanganan kebakaran dan gempa bumi, titik penyelamatan (rescue), hingga tangga darurat yang ada di gedung tersebut.

Penilaian ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang dinamakan SIDUGATAMI (Sistem Gedung Tangguh Bencana Gempa Bumi).

"Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tadi menyampaikan ada beberapa yang akan dicek dan diteliti kembali, termasuk gedung Balai Kota Jakarta. Saya minta segera mengecek gedung supaya tidak terjadi bencana yang merugikan masyarakat," ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa perlu adanya penambahan pos-pos pemadam kebakaran dan terpadu di lokasi-lokasi strategis untuk membantu Satgas Terpadu menjalankan tugasnya. Tujuannya, agar waktu penanganan bencana, baik itu gempa bumi maupun kebakaran, dapat dipercepat.

"Dari sistem SDM sudah memadai, dari infrastruktur kendaraan dan lainnya sudah mencukupi, tapi kendalanya kadang kalau menuju lokasi bencana menjadi sebuah tantangan. Saya minta lokasi pos-pos tersebut diperhatikan, sehingga untuk waktu yang ditempuh ke titik lokasi bencana dapat diperpendek," tambah Heru.

Untuk itu, Satgas Terpadu juga akan terus bersinergi dengan Disgulkarmat DKI Jakarta dalam melakukan penilaian terhadap keselamatan kebakaran pada gedung dengan memeriksa beberapa aspek, seperti sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).

Di kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD DKI Isnawa Adji mengatakan, pembentukan Satgas Terpadu tersebut dilakukan karena melihat Jakarta akan tetap menjadi pusat perkembangan ekonomi nasional yang perlu mempertimbangkan ketahanan dan ketangguhan terhadap bencana.

Secara geografis, Jakarta memiliki karakteristik tanah lunak dan dikelilingi oleh beberapa sumber gempa, sehingga diperlukan mitigasi terpadu sejak dini dalam rangka mengurangi risiko terhadap bencana gempa bumi.

Dijelaskannya, Satgas Terpadu yang berjumlah 122 orang ini terdiri dari gabungan unsur-unsur pentahelix, yakni pemerintah pusat yang meliputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta unsur Pemprov DKI Jakarta meliputi BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat), dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DKCTRP). Kemudian, organisasi masyarakat (Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Jakarta Rescue), KADIN DKI Jakarta, unsur Asia Pasific Alliance for Disaster Management (APAD) Indonesia, serta Universitas Tarumanagara.

Lebih lanjut, Isnawa menjelaskan bahwa tahap awal pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Balai Kota Jakarta yang terletak di Jakarta Pusat dan Menara Saidah yang terletak di Jakarta Selatan.

Kemudian, hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada pemilik gedung dalam bentuk rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan ke depan.

Untuk tahap selanjutnya, pemeriksaan akan dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan dengan menyasar pada fasilitas umum dan fasilitas publik, yakni Pasar Kramat Jati, Apartemen Kalibata City, RSUD Koja, dan SMAN 99 Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam pengurangan risiko bencana seperti peningkatan kapasitas bagi pengelola gedung bertingkat dan fasilitas publik berupa sosialisasi dan simulasi tanggap bencana, pendampingan Satuan Pendidikan Aman Bencana, serta penilaian keselamatan gedung terhadap ancaman kebakaran," kata Isnawa.