Pemprov DKI Ancam Cabut Izin DWP Bila Ditemukan Pelanggaran

Jumat, 13 Desember 2019 13:14 Reporter : Ronald
Pemprov DKI Ancam Cabut Izin DWP Bila Ditemukan Pelanggaran Ilustrasi menonton konser. Shutterstock/dwphotos

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Projects (DWP) sejak 13-15 Desember 2019 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat. Kendati diizinkan, DWP harus menaati beberapa peraturan.

"Menaati aturan hukum yang tidak dilarang oleh undang-undang, undang yaitu pertunjukan musik, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan izin. Nanti dalam pelaksanaannya kegiatan DWP harus menaati semua aturan khususnya terkait soal larangan narkoba, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma budaya yang ada," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Alberto Ali, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Pihak panitia, katanya, sudah menyetujui penyelenggaraan DWP lewat pernyataan tertulis. "Yang menyatakan bahwa taat melaksanakan ketentuan," tegasnya.

Untuk memastikan izin itu benar ditaati, katanya, Pemprov DKI menggandeng Polda Metro Jaya.

"Kami koordinasi dengan Satpol PP, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dan bekerjasama di lapangan untuk mengawasi kegiatan tersebut, dan kami Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mencabut izin apabila ditemukan penyimpangan," jelasnya.

1 dari 1 halaman

500 Personel Amankan DWP

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan, menyebut ada 500-an lebih personel mengamankan acara itu

"597 personel. Kita sudah koordinasi dengan penyelenggara (DWP) dan Pemprov, ada petugas Polri yang berkoordinasi dengan petugas Satpol PP menggunakan pakaian preman dan pakaian dinas dengan panitia. Sudah ada bagian masing-masing," jelas Kombes Harry Kurniawan.

Harry menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengamanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) karena DWP 2019 telah mengantongi izin pelaksanaan kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Yang terpenting kita backup dari Pemprov. Tadi Pemprov menyampaikan bahwa DWP harus berjalan karena sudah ada izinnya. Kami di lapangan akan mem-backup untuk pengamanannya. Kita mulai hari ini. Dari kemarin kita sudah ke lokasi juga," ujarnya.

Harry menegaskan, tidak melarang jika ada masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa berkaitan dengan penyelenggaraan acara tersebut. Namun, massa diminta tetap mematuhi aturan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Kita juga sudah sampaikan kalau menyampaikan aksi unjuk rasa silakan diperbolehkan asalkan jangan mengganggu arus lalu lintas, jangan membuat keributan. Sudah ada aturannya masing-masing ya. Ya kalau memblokade namanya bukan unjuk rasa. Harus dibedakan yang namanya unjuk rasa dan blokade itu ada aturannya masing-masing ya," pungkasnya. [lia]

Baca juga:
Pemprov DKI Dukung Acara DWP 2019 dengan Sejumlah Syarat
Jika APBD Molor Hingga Januari, Anies dan DPRD DKI Terancam Sanksi
Hunian DP 0 Rupiah di Nuansa Cilangkap Lebih Luas dari Pondok Kelapa
Trotoar Cikini Sudah Jadi Dibongkar Lagi Bikin Pejalan Kaki Keki
Pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Memakai Skema Pembiayaan KPBU

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini