Merdeka > Jakarta

Pemprov DKI Akan Tarik Raperda ERP dari DPRD

Kamis, 9 Februari 2023 13:08 Reporter : Lydia Fransisca
Pemprov DKI Akan Tarik Raperda ERP dari DPRD ERP. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku akan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Raperda tersebut juga mengatur tentang jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Raperda sebenarnya sudah diajukan ke DPRD. Bahkan, menjadi salah satu Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2023.

"Ini akan kami bawa ke dewan karena Raperda ini sudah ada di DPRD, hak registrasinya ada di sana. Jadi kami akan koordinasi dengan dewan untuk dikembalikan ke Pemprov, setuju?" kata Syafrin saat menemui massa demo tolak ERP di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2) kemarin.

2 dari 3 halaman

Syafrin juga memastikan ojek online (ojol) tak terkena aturan jalan berbayar tersebut. Sebab, menurut Syafrin, ojol termasuk angkutan umum.

"Ojol angkutan umum tidak? Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ojol oleh Pak Menhub menjadi angkutan umum. Angkutan sewa khusus menjadi angkutan umum. Moda ini (angkutan umum) dikecualikan," kata Syafrin di depan massa.

Syafrin menambahkan, Pemprov DKI masih berfokus dalam penuntasan regulasi. Maka dari itu, penerapan ERP tak dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Pemprov DKI masih fokus penuntasan regulasinya. Menapa regulasi dituntaskan terlebih dahulu? karena sejak 2007, 2010, 2015, ERP selalu gagal," tambah Syafrin.

3 dari 3 halaman

Sebelumnya, komunitas ojek online (ojol) dari berbagai wilayah DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (8/2). Dalam aksinya tersebut, mereka menolak kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Berdasarkan pantauan merdeka.com, para ojol mengenakan atribut ojol lengkap dan berunjuk rasa di sejak pukul 12.23 WIB. Mereka juga membawa sejumlah spanduk menolak kebijakan ERP diterapkan.

"Kadishub Jakarta wajib menunjukkan naskah akademis atau kajian ilmiah lintas sektoral ERP solusi atasi kemacetan atau copot," demikian bunyi spanduk tersebut.

"Kaum marjinal punya hak yang sama untuk memakai jalan raya bersama si kaya dan para pejabat yang mungkin saja korup," isi spanduk lainnya.

[lia]
Respons Pj Gubernur Heru Ada Anak Buah Absen Rapat Tentang ERP
Respons Pj Gubernur Heru Ada Anak Buah Absen Rapat Tentang ERP
Kelanjutan Wacana ERP Setelah Banyak Ditolak Masyarakat
Kelanjutan Wacana ERP Setelah Banyak Ditolak Masyarakat
Ojol Demo Tolak ERP, Pj Gubernur DKI: Prosesnya Masih Lama
Ojol Demo Tolak ERP, Pj Gubernur DKI: Prosesnya Masih Lama
Ragam Solusi Atasi Macet Jakarta
Ragam Solusi Atasi Macet Jakarta
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Jalan Berbayar Elektronik
  3. Kemacetan Jakarta
  4. Pemprov DKI
  5. Viral Hari Ini
  6. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Bupati Romi Ngamuk Mau Usir Perusahaan China dari Jambi: Cuma Keruk Kekayaan Alam
image

Mayoritas Menuju Trans Jawa, Ini Data Kendaraan yang Tinggalkan Jabotabek
image

Ada Alat Anti-Perampok di dalam Piramida, Fungsinya untuk Jaga Harta Karun Firaun
image

Hendak Bangun Supermarket, Pekerja Temukan Vila Romawi Kuno

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi