Merdeka.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun beberapa sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan total investasi Rp23,80 triliun dari tahun 2023 sampai 2027 mendatang. Adapun rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu tahun 2023-2024 mencapai Rp2,10 triliun.

Kemudian Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur) dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) tahap dua tahun 2023-2027 sebesar Rp13,8 triliun. Lalu, SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung sebesar Rp8,32 triliun tahun 2023-2027.

"Teman-teman bisa dilihat kebutuhan investasi Rp2,1 triliun untuk Jatiluhur I tahap satu akan dibiayai melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara)," kata Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta, Thomas dalam paparan pada acara rundtable discussion di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Sementara untuk Jatiluhur tahap dua, menurut dia, skema pembiyaannya melalui bundling dan telah ditandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia.

Sedangkan untuk SPAM internal DKI Jakarta, untuk pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling, serta SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta.

Skema Pembiayaan

Dia mengatakan, skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target 2030 mendatang. Kelebihan skema bundling adalah kontinuitas penyediaan air minum, 100 persen cakupan pelayanan SPAM, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah (land subsidence) dan pencapaian target SDGs.

“Untuk skema bundling nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan step in,” jelas Thomas.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi hartono mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar warganya berupa air bersih. Upaya ini mengacu pada Pasal 6 UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Untuk mendukung kebijakan tersebut, kata Heru, Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi atau dana public service obligation (PSO) yang bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian agar masyarakat memahami pentingnya air bersih dalam kehidupan.

Tak hanya itu, kebijakan subsidi dilakukan untuk mendukung program peningkatan layanan air bersih bagi warga Jakarta dan memberikan hak dasar berupa air bagi warga daratan Jakarta maupun Kepulauan Seribu.

"Dampak positif lebih lanjut adalah peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan biaya hidup bulanan,” ujar Heru dalam video sambutannya pada acara rundtable discussion di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Heru melanjutkan bahwa subsidi air dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup karena penggunaan air tanah menjadi berkurang setelah masyarakat beralih ke pipa air.

"Dengan terwujudnya akses air bersih dengan baik bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta, maka kedaulatan air di Jakarta akan terjaga dari waktu ke waktu. Kita jaga kelestarian keberlangsungannya, kami wujudkan tarif yang setara, serta kualitas hidup yang merata,” ujar Heru.

PAM Jaya akan Bangun 2 IPA dengan PMD Rp324 Miliar

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, pihaknya akan membangun dua instalasi pengelolaan air (IPA) menggunakan penyertaan modal daerah (PMD) dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Arief mengatakan, salah satu akan berada di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Waktu itu kita rencanakan pembangunan IPA untuk Pesanggrahan di Jakarta Selatan sama perbatasan Jakarta Barat. Kemudian, di Ciliwung. Jadi, ada dua pipa yang harus disiapkan untuk pemenuhan di daerah area Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, termasuk (Jakarta) Barat," kata Arief saat paparan acara rundtable discussion di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Arief mengatakan, pihaknya telah mengajukan PMD sejak 2020. Kemudian, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI telah menyetujui untuk memberikan PMD Rp324 miliar.

"Biayanya pada saat itu cukup besar, kebetulan itu multiyears dan terakhir ini, kemarin di Banggar, sudah disetujui Rp324 miliar. Jadi itu memang multiyears dari tahun 2020," jelas Arief.

Menurut Arief, pembangunan IPA terhambat perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak swasta, yaitu Palyja dan Aetra.

"Kenapa pembangunan IPAnya belum, karena ternyata ini lah yang kebetulan terjadi ketika masih bermitra dengan swasta, Palyja, Aetra. Secara PKS, dari teritori itu masih milik mereka sehingga PAM Jaya tidak bisa masuk untuk melakukan investasi pembangunan itu," ujar Arief.