Pemerintah Nunggak Bayar Perawatan Covid, DKI Sebut Belum Terima Keluhan

Kamis, 28 Januari 2021 18:15 Reporter : Yunita Amalia
Pemerintah Nunggak Bayar Perawatan Covid, DKI Sebut Belum Terima Keluhan Tim medis di RS Persahabatan. ©REUTERS/Willy Kurniawan

Merdeka.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan belum ada keluhan pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19. Kendati Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengungkapkan pemerintah belum membayar biaya perawatan pasien Covid-19 di beberapa rumah sakit swasta di Indonesia.

"Sejauh ini tim, teman-teman di jakarta belum ada keluhan," ucap Widya di Balai Kota, Kamis (28/1).

Widya menuturkan, Pemprov sejatinya secara intens terus melibatkan seluruh asosiasi profesi dalam penanganan Covid, termasuk program vaksinasi.

Sebelumnya Sekjen ARSSI, Ling Ichsan Hanafi mengatakan, jumlah biaya yang belum dibayarkan oleh pemerintah itu mencapai ratusan miliar rupiah.

Ichsan tidak menyebutkan nominal biaya tersebut dengan detail. Sebab, kata dia, hingga saat ini pihaknya masih terus menerima keluhan RS yang belum dibayarkan klaimnya.

"Memang konfirmasi datanya (nominal pastinya) masih terus kita lakukan. Yang jelas tiga bulan terakhir belum dibayarkan klaimnya sama pemerintah," kata Ichsan saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/1).

Dia mengatakan, pemerintah memang sudah membayar biaya klaim rumah sakit hingga bulan September. Seperti yang diketahui, pemerintah menggelontorkan dana Rp4,38 triliun untuk membayar RS penanganan Covid-19. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pada bulan April hingga 16 September 2020 dan bukan hanya RS swasta saja. Di luar angka tersebut memang masih ada klaim yang dispute dan klaim yang masih dalam tahap verifikasi.

"Menurut catatan Pak Dirjen Pelayanan Kesehatan (Prof Abdul Kadir) ada 2.000 RS yang melayani Covid-19, kalau RS swasta saja sekitar 700. Nah angkanya bisa sebesar itu, karena ada klaim bulan-bulan sebelumnya yang dispute atau dikembalikan. Itu yang bikin besar sampai ratusan miliar," ungkapnya.

Ichsan pun berharap pemerintah bisa segera membayar klaim biaya RS tersebut. Dia khawatir RS swasta tidak bisa menambah jumlah tempat tidur sebanyak 30 persen sesuai dengan permintaan Kemenkes. [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini