Pelanggaran hak asasi, alasan MA batalkan larangan motor lewat HI

Jumat, 12 Januari 2018 15:42 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Pencopotan rambu larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. MA beralasan, pembatalan aturan itu diputuskan setelah mempertimbangkan hak asasi manusia.

"Adanya pelarangan kepada pengendara motor maka otomatis yang dilarang wajib pajak yang tiap bulan yang juga bayar pajak, setiap pengendara kan dikenakan pajak. Sama-sama kena pajak melintas, kenapa dilarang? Ini prinsip awal. Jadi prinsip pelanggaran hak asasi," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di kantornya, Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/1).

Abdullah menambahkan, putusan MA atas uji materi Pergub DKI 195/2014 itu sudah berkekuatan hukum tetap. "Karena sudah diputuskan MA dan diumumkan di berita negara," katanya.

Sebelumnya, Pergub pelarangan melintas sepeda motor itu diterapkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melarang melewati ruas Bundaran Hotel Indonesia - MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kini, MA melalui Hakim Irfan Fachrudin mencabut Peraturan Gubernur terkait larangan sepeda motor melintas menyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Selain itu pelarangan motor masuk Jalan Thamrin juga dinilai Fachrudin tidak sesuai pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menindaklanjuti putusan Nomor 57 P/HUM/2017 itu, Pemprov DKI Jakarta akan segera merevisi Pergub yang dibuat pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu.

"Tentunya kita negara hukum. Kami sudah mengantisipasi dan memprediksi dan sebelumnya kami sudah menyiapkan revisi Pergub, lagi menunggu kajian dari Kepala Dinas Bina Marga untuk desain akhir dari trotoar di Jalan MH Thamrin," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/1).

Keluarnya putusan MA itu dinilai Sandi mengembalikan rasa keadilan masyarakat. Menurutnya akibat kebijakan itu, ratusan ribu usaha mikro, kecil, maupun skala menengah terdampak.

Politisi Gerindra ini juga telah memprediksi MA akan mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar itu.

"Saya dan Pak Anies dan memang melihat bahwa ada sekitar 400 ribu usaha kecil, usaha mikro, di seluruh Jakarta yang terdampak dengan sebuah kebijakan yang tidak menghadirkan rasa keberadilan di DKI. Dan ini kami berkoordinasi juga, mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dilakukan revisinya sesuai dengan fatwa dari Mahkamah Agung," jelasnya. [noe]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.