Merdeka.com - Freelance marketing dituding menjadi biang keladi memanasnya hubungan para pedagang, panitia dan event organizer (EO) Pesta Rakyat Jakarta (PRJ). Hal itu disebabkan pihak panitia sering dirugikan oleh freelance marketing.

"Kenapa terjadi konflik seperti ini, ini bukan kehendak dari panitia atau EO. Marketing lepas yang dari blok-blok ini yang kami jual itu tidak komit. Kesalahannya memang posisinya ada di pihak marketing. Kalau mereka (penyewa lapak) sampai tendanya belum jadi dan segala macam, itu bukan ketidakprofesionalan EO. Jadi semuanya diatur oleh pihak marketing ini," kata Project Manager PRJ, Indra Maulana di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (5/6).

Semenjak awal pihaknya sudah bersepakat bahwa ongkos sewa bagi para pedagang cukup Rp 2 juta. Akan tetapi para pedagang justru banyak yang membayar lebih dari itu. Menurut Indra meskipun Rp 2 juta yang dibayarkan oleh pedagang, pihak panitia atau EO tak menerima bulat Rp 2 juta. Mereka menerima uang sewa pedagang yang terlebih dahulu dipotong oleh pihak freelance marketing.

"Kami sudah bilang bahwa seluruhnya jual sama rata, PKL Rp 2 juta. Jadi panitia sendiri tidak menerima utuh dari Rp 2 juta itu. Dari harga Rp 2 juta pedagang menyewa lapak, kita hanya terima dari marketing hanya Rp 500 ribu, Rp 700 ribu saja," ungkapnya.

Indra mewakili panitia dan EO PRJ mengancam akan menggugat pihak freelance marketing melalui jalur hukum. Pasalnya dari pergelaran PRJ ini pihaknya mengaku tidak mendapat untung. Mereka menghabiskan dana senilai Rp 7 miliar.

"Bisa jadi akan kita proses melalui jalur hukum. Bahwa ini awalnya kita mau jual Rp 2 juta ke seluruh pedagang. Di sini Rp 2 juta saya kira sudah cukup murah, PKL pun mengakui," tuturnya.

Di sisi lain terkait pedagang yang membayar lebih dari Rp 2 juta, Indra menyatakan bahwa ada pungutan gelap dari freelance marketing.

"Jadi kalau ada yang bayar Rp 8 juta, ada Rp 5 juta, bahkan tadi ada yang Rp 10 juta. Itu kuitansinya beda. Kuitansi resmi kita tidak seperti itu," pungkasnya.