PDIP Sebut Program Naturalisasi Sungai Cuma Menyiksa Warga Jakarta

Kamis, 11 Februari 2021 13:32 Reporter : Bachtiarudin Alam
PDIP Sebut Program Naturalisasi Sungai Cuma Menyiksa Warga Jakarta Pengerukan Setu Pengarengan di Depok. ©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik rencana kelanjutan program naturalisasi sungai yang masih tetap dijalankan Pemprov DKI. Program itu tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Menurutnya, rencana tersebut hanya akan mempersulit masyarakat kecil yang tinggal di bantaran sungai. Karena mereka yang terdampak banjir. Terlebih, dia menilai, bila banjir di Jakarta tidak bisa teratasi dengan konsep naturalisasi.

"Menyesuaikan RPJMD DKI 2017-2022 yang sisa tahun 2022 dengan memaksakan naturalisasi hanya menyiksa mereka yang kecil dan terkena banjir. Konsep naturalisasi masih sebatas wacana di atas kertas, dan yang sudah terbukti adalah normalisasi," kata Gilbert dalam keteranganya, Kamis (11/2).

Oleh karena itu, ia menyoroti kalau konsep naturalisasi ini tidak mampu dilakukan, akan berdampak pada rakyat kecil dan mereka yang terkena banjir. Sementara di satu sisi, bila RPJMD diubah ini bertentangan dengan Permendagri 86 2017 pasal 324 yang mensyaratkan harus lebih dari 3 tahun umur RPJMD.

Lanjut dia, jika terdapat perubahan dengan alasan kondisi mendesak hal itu tidak terpenuhi. Karena pandemi adalah bencana non alam, dan keadaan ekonomi juga dikatakan kontraksi, tidak ada yang menyatakan krisis.

”Niat menghapus normalisasi dengan naturalisasi semakin jelas cuma konsep di atas kertas, sebatas wacana," jelasnya.

Sementara itu, dia menilai, jika perubahan pada RPJMD berbeda dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang masih memungkinkan untuk disesuaikan karena masa jabatan Presiden hingga 2024, sehingga masih lebih dari 3 tahun.

"Sedangkan untuk DKI, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 sudah ketok palu, paling bisa berubah di bulan September 2021 dengan APBDP. Artinya untuk memenuhi perubahan RPJMD DKI 2017-2022 yang diusulkan berubah, hanya mungkin berubah untuk September 2021-2022," jelasnya.

"Tidak ada yang mendesak untuk melakukan perubahan ini, selain ketakutan target tidak tercapai di akhir masa jabatan. Yang mendesak adalah bekerja buat rakyat, bukan bersiasat dengan merubah RPJMD dan menghilangkan hal yang baik dengan yang tidak baik. Normalisasi versus naturalisasi. Ego pribadi harusnya disingkirkan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik," tambahnya.

Baca Selanjutnya: RPJMD Masih Dibahas...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini