PDIP sebut Formula E untuk Tutupi Kegagalan Atasi Banjir dan OK OCE
Merdeka.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship atau OK OCE gagal. Sebab, wirausahawan yang bisa mengakses permodalan dalam program tersebut tidak sesuai target.
“OK OCE itu lucu-lucuan menurut saya,” katanya, Jumat (12/11).
Target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OK OCE menumbuhkan lebih dari 200.000 wirausahawan. Kenyataannya, kata Gembong, baru 6.000 wirausahawan yang bisa mengakses permodalan.
Dia mengakui ada 284.000 wirausahawan yang mendaftar program tersebut. Namun, 278.000 di antaranya belum bisa mengakses permodalan.
“Jadi untuk membuat wirausaha baru ada tujuh tahapan, yang mendaftar itu adalah 284.000. Sudah sampai akses permodalan baru 6.000, itulah wirausahawan baru yang dicetak,” jelasnya.
Menurut Gembong, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sengaja menggelar balap mobil listrik Formula E untuk menutupi kegagalan program OK OCE. Selain itu, Formula E untuk menutupi kegagalan program penanggulangan banjir dan rumah DP nol rupiah.
“Jawabannya sederhana, untuk menutupi program yang tidak terealisasi. Begitu dikasih tontonan Formula E semua jadi lupa, yang tadinya kebanjiran jadi lupa, yang dijanjikan dapat rumah lupa, yang mau dijadikan wirausahawan baru lupa, teralihkan dengan tontonan formula E, itu yang ada di benak saya,” tuturnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengklaim telah menuntaskan janji politiknya menumbuhkan 200.000 wirausahawan.
"Salah satu janji yang kami tunaikan dan malam ini kami syukuri adalah menumbuhkan 200.000 pelaku ekonomi mikro kecil baru di tahun 2022," ucap Anies pada acara Festival Jakpreneur, Minggu (24/10) malam.
Anies menyatakan, target 200.000 pelaku UMKM pada 2022 sejatinya telah terpenuhi pada tahun ini. Saat Festival Jakpreneur Minggu malam saja, sudah ada 287.000 pelaku UMKM yang berpartisipasi.
Pelaku UMKM, kata Anies, didampingi di 44 kecamatan di seluruh Jakarta, dan ada pula yang sudah dilatih secara langsung sebanyak 176.000 pelaku UMKM.
"Kemudian yang didampingi ada 155.000 jadi jumlah ini adalah bagian dari usaha kita menjawab kebutuhan kita saat ini. Kebutuhan lapangan pekerjaan," ucapnya.
Anies memastikan pelaku UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur dibantu Pemprov DKI dalam permodalan.
"Kita juga serius memberikan bantuan berupa akses permodalan yang bernilai lebih dari Rp500 miliar yang diberikan kepada para pelaku usaha kecil dan mikro," ucapnya.
"Lalu kita menerbitkan izin usaha mikro kecil, ada 147.759 izin UMKM yang sudah dikeluarkan mereka bisa mengakses permodalan," sambungnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya
Balapan mobil listrik tersebut seharusnya diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Timses 02: Kebijakan Pro Petani dari Presiden Jokowi akan Dilanjutkan dan Ditingkatkan Prabowo-Gibran
Politikus PAN ini mengajak para petani yang hadir untuk ikut mensosialisasikan program kerja Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah
Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPenampakan Tebalnya Berkas Perkara Firli Bahuri Tersangka Kasus Pemerasan SYL
berkas atas nama tersangka Firli Bahuri telah dikirimkan ke JPU Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaMeski Ada LFP, Menteri ESDM Yakin Nikel Masih Dibutuhkan untuk Mobil Listrik
Arifin juga angkat suara terkait wacana Kementerian Perindustrian yang akan membatasi penggunaan kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis LFP.
Baca Selengkapnya