Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah menilai, langkah Pemprov DKI Jakarta yang menunda pelaksanaan balapan Formula E dirasa aneh. Karena, ditundanya gelaran tersebut, tidak diiringi dengan menarik uang commitment fee sebesar Rp560 miliar.

"Ini kembali kepada masalah prioritas. Jika Pemprov masih ngotot tidak mau mencari jalan agar bisa mengembalikan uang commitment fee itu kan aneh," kata Ima saat dihubungi merdeka.com, Kamis (28/1).

Pasalnya, lanjut Politisi PDIP itu, uang Rp560 miliar merupakan jumlah yang banyak dan seharusnya bisa dialokasikan lebih dahulu untuk kebutuhan lain, semisal rehabilitasi sekolah.

"Jumlah Rp560 miliar itu jumlah yang banyak dan senilai dengan rehabilitasi puluhan unit sekolah yang seharusnya direhabilitasi. Namun karena anggaran defisit, sehingga rehabilitasi sekolah harus ditunda," jelasnya.

Oleh sebab itu, Ima meminta agar Pemprov DKI menjelaskan secara transparan terkait nasib uang commitment fee tersebut. "Pemprov harus transparan terkait hal ini, jangan malah terkesan saling lempar tanggung jawab," ujarnya.

Walaupun pihak Pemprov DKI sudah sempat menjelaskan kalau uang commitment fee tidak bisa ditarik. Namun, Ima tetap mempertanyakan kembali niat dari Pemprov DKI yang seharusnya bisa menarik uang itu dengan klausul force majeure.

Sebagaimana, diketahui kalau force majeure merupakan suatu perjanjian dimana suatu kondisi pada pihak pertama yang tidak bisa memenuhi kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa. Dengan adanya keadaan force majeure tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wanprestasi.

"Sudah dijelaskan di Komisi E dan Pemprov tidak bisa mengembalikan, saya enggak paham perumusan MoU nya waktu dahulu tahun 2018/2019 bagaimana? Masa tidak ada klausul force majeure. Kalau ada niat mau kembalikan uangnya, Pemprov bisa konsultasi ke BPK atau ke kejaksaan. Tapi ini kan belum ada inisatif ke arah sana," jelasnya.

"Mereka cuma bilang duitnya masih ada. Pertanyaannya, bunga dari Rp560 miliar itu bagaimana? Kalau 4 persen saja setahun sudah menghasilkan Rp22 M lebih. Ini bisa berpotensi menjadi kerugian negara," tambahnya.

Uang Commitment Fee Tidak Hangus

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan commitment fee yang dibayarkan Pemerintah Provinsi DKI untuk Formula E tidak hangus. Kendati waktu pelaksanaan kompetisi mobil balap listrik tersebut belum terkonfirmasi.

Dia menjelaskan, alasan dana tidak hangus karena pandemi Covid-19 saat ini merupakan kondisi luar biasa yang tidak terprediksi.

"Kalau soal dana itu kan tidak hilang ini kan force majeur kalau ada pandemi ini kan tidak berarti dana yang sudah dibayar itu tidak hilang, tidak hilang dana yang sudah pernah dibayarkan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Namun, politikus Gerindra itu enggan mengomentari lebih lanjut alasan Pemprov DKI tidak menarik Rp 560 miliar sebagai committee fee Formula E untuk penanganan Covid-19. Desakan ini, sempat diutarakan fraksi PSI.

Riza menuturkan perhelatan Formula E masih menunggu kepastian pandemi Covid dapat terkendali.

"Formula E tadinya itu tahun 2020 tetapi karena pandemi covid-19 itu kan ditiadakan nanti kita lihat apakah dimungkinkan di tahun 2021 kita belum tahu. Kita lihat nanti kondisinya," tegasnya.

Perlu diketahui bahwa keputusan ditunda gelaran ajang balap mobil listrik itu telah diumumkan Gubernur Anies Baswedan, dikarenakan pandemi Covid-19 di Ibu Kota masih belum terkendali. Keputusan Anies itu turut disetujui oleh Formula E Operations (FEO) selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship.

Corporate Communications Manager PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Melisa Sjach memastikan penundaan itu tidak mengakibatkan dana commitment. Manajer Komunikasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pelaksana Formula E, Melisa Sjach menekankan bahwa biaya komitmen atau commitment fee yang Anies sempat serahkan ke pihak Formula E sebesar Rp560 miliar tidak akan hilang.

Hal tersebut, lanjut Melisa, dikarenakan pihak Formula E memahami bahwa penundaan tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang masuk kategori kejadian luar biasa.