Pandemi Covid-19, Revitalisasi Monas Mandek

Senin, 29 Maret 2021 10:15 Reporter : Yunita Amalia
Pandemi Covid-19, Revitalisasi Monas Mandek Taman Monas. ©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Sejak pandemi Covid-19 di Indonesia melanda pada Maret 2020. Hampir seluruh pembangunan di DKI Jakarta berhenti. Alokasi dana di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Dampak penghentian sementara, terjadi dalam proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas).

Kepala UPK Monas, Isa Sanuri mengatakan, belum ada kejelasan tentang target penyelesaian revitalisasi Monas. Sebab, anggaran untuk proyek ini berasal dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.

Saat ini, kata Isa, pihaknya masih berkoordinasi dengan dinas Cipta Karya agar ada alokasi anggaran untuk revitalisasi Monas di tahun anggaran 2022.

"Yang melaksanakan dari Dinas CKTRP tidak dilaksanakan berkenaan dengan kondisi anggaran karena fokus ke Covid. Kita juga masih berkoordinasi dengan Dinas CKTRP untuk penganggaran tahun depan," ujar Isa, Senin (29/3).

Sejak proyek revitalisasi dikerjakan pada 2019, hingga saat ini Isa mengatakan baru pembangunan Plaza Selatan yang dikerjakan dengan tuntas.

"Untuk kawasan secara keseluruhan memang belum," ujarnya.

Proyek revitalisasi Monas sempat mengalami tensi politik cukup tinggi. Pemerintah Pusat melalui Menteri Sekretaris Negara mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengajukan izin terlebih dahulu sebelum memulai revitalisasi.

Pimpinan DPRD pun memanggil pihak Pemprov DKI untuk mempertanyakan dasar dilakukan revitalisasi.

"Kan harusnya kaitannya dengan pemerintah pusat, ketua dewan pengarahnya kan Mensesneg, dia (Gubernur DKI) sebagai sekretaris dewan pengarah harusnya buka komunikasi lah," kata Prasetyo di gedung DPRD, Selasa (28/1).

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta saat itu Heru Hermawanto mengaku sudah mengajukan izin revitalisasi kawasan Monas kepada Mensesneg pada Jumat (24/1) kemarin. Tak hanya itu, ia juga sudah melampirkan dokumen pendukung yaitu Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka.

"Sudah (diajukan soal izin) bareng Pak Sekda," kata Heru di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (27/1).

"Terus dokumen sayembara, hasil desain sayembaranya, sama Pergub 792 Tahun 1997," lanjutnya menjelaskan. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini