Merdeka.com - Sejumlah anggota fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan walkout atau keluar dari ruangan Rapat Paripurna saat agenda pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019.

Sejumlah Fraksi tersebut yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, NasDem dan PSI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani menyatakan walkout tersebut merupakan bentuk penolakan akibat tidak adanya transparansi anggaran.

"Yang kedua terkait reses atau aspirasi masyarakat yang ditampung oleh anggota dewan. Tadi saya juga ingatkan ke saudara Gubernur ingat eksekutif legislatif tidak bisa kerja sendiri itu bermitra dengan legislatif," kata Zita saat dihubungi Liputan6.com, Senin (7/9).

Anggota Komisi A Fraksi PSI, August Hamonangan menyatakan, secara tegas menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 akibat tidak adanya transparansi data dari Pemprov DKI Jakarta.

"Kami tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kami minta data dibuka dan dibahas," katanya dalam keterangan tertulis.

Dia juga menyatakan seluruh anggota Fraksi PSI yang hadir pada rapat paripurna juga langsung melakukan aksi walkout usai menyatakan sikap penolakan tersebut.

"APBD adalah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara benar, bukan langsung diketok palu," jelasnya.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com