Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN: Pemprov DKI Tetap Bisa Mengontrol Penjualan Miras Tanpa Harus Punya Saham

PAN: Pemprov DKI Tetap Bisa Mengontrol Penjualan Miras Tanpa Harus Punya Saham Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto menganggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap bisa mengendalikan peredaran minuman beralkohol tanpa harus memiliki saham di PT Delta Djakarta, Tbk. Terpenting, Pemprov DKI melibatkan masyarakat dalam pengawasannya.

"Sebagai regulator, Pemprov tetap bisa mengontrol penjualan minuman beralkohol tanpa harus memiliki saham di perusahaan bir," kata Bambang, Kamis (4/3).

Dia mengingatkan Pemprov DKI lebih memberikan porsi besar kepada masyarakat tentang rencana penjualan saham di perusahaan produsen minuman beralkohol itu.

Sebab menurut Bambang, Pemprov DKI kerap bertutur rencana divestasi saham DLTA terganjal restu DPRD. Untuk itu, imbuhnya, suara-suara masyarakat perlu harus didengarkan.

"Hasil pendapat dari masyarakat juga bisa menjadi dasar Pemprov untuk terus mendorong rencana penjualan saham kepada DPRD," ungkap Bambang.

Bambang menilai kepemilikan Saham DKI di Delta manfaatnya tidak begitu besar, malah cenderung lebih banyak mudharatnya. Sebab menurut dia, hal ini sama aja seperti pemerintah daerah mengkampanyekan minuman keras.

Sedari awal, dia menekankan, fraksi PAN sangat mendukung langkah dan upaya Gubernur Anies dalam divestasi saham minuman beralkohol ini. Akan tetapi menurut dia, dengan hanya memiliki 9 kursi di DPRD DKI, posisi PAN tidak bisa maksimal dalam mengawal rencana itu.

"Saat ini, F-PAN hanya 9 kursi dan tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Tapi jika ada dukungan dari masyarakat Jakarta. 1.000 persen kami akan All Out mendukung divestasi saham Pemprov di Delta Djakarta," ujar Bambang.

Surat Pelepasan Saham Bir Mandek di DPRD DKI

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyatakan telah mengirim surat agar mendapat persetujuan melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Surat itu bahkan telah dikirim sejak 2020 lalu.

"Surat yang pertama tahun lalu, itu (datang) awal tahun kalau tidak salah," kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (3/3).

Namun, Taufik mengaku belum mengetahui kelanjutan surat tersebut. Sebab masih berada di Sekretariat Dewan. "Suratnya di sekwan saya sih belum lihat," katanya.

Sementara itu, Plt Sekwan DPRD DKI Hadameon Aritonang saat dikonfirmasi enggan menjawab dan menyerahkan pada pimpinan DPRD. "Mohon tanya ke pimpinan," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, nasib saham Pemprov di PT Delta Djakarta harus melalui pembahasan terlebih dahulu.

"Tinggal sekarang bisa tidaknya dilaksanakan secepatnya kembali pada teman-teman DPRD. Sebenarnya saya yakin akan mendiskusikan ini akan ketemu titik temunya yang terbaik," kata Riza di Balai Kota, Rabu (3/3).

Politikus Gerindra itu mengatakan, rencana menjual saham Pemprov di perusahaan produsen minuman alkohol itu merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur, bersama Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur.

Ketika Anies terpilih, janji kampanye harus ditepati. Pemprov DKI berupaya melunasi janji kampanye Anies. Namun ini tergantung dari pihak DPRD.

"Tugas kami memenuhi janji. Anies-Sandi memenuhi janjinya untuk menjual saham di PT Delta," katanya.

Riza menuturkan, jika saham tersebut dijual, tidak ada kerugian bagi Pemprov ataupun masyarakat. Nantinya uang hasil penjualan akan dimanfaatkan ke sektor-sektor prioritas ataupun berdampak jangka panjang.

"Tidak ada yang dirugikan. Provinsi tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan, jadi kalau itu dijual kepada publik, uangnya diterima kembali bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Umpamanya untuk kepentingan Covid, kepentingan pendidikan, kepentingan masyarakat umum, infrastruktur. Silakan nanti bersama teman-teman DPRD yang akan memutuskan."

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Gelar Pasar Murah, Catat Lokasi dan Waktunya
Pemprov DKI Jakarta Gelar Pasar Murah, Catat Lokasi dan Waktunya

Pasar murah di Jakarta digelar mulai 26 Februari sampai 9 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Serukan Perubahan di Desa Termiskin Jateng, PDIP Pasang Badan Bela Ganjar
Anies Serukan Perubahan di Desa Termiskin Jateng, PDIP Pasang Badan Bela Ganjar

Menurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Sediakan 259 Bus untuk Mudik Gratis, Catat Tanggal dan Kota Tujuan
Pemprov DKI Sediakan 259 Bus untuk Mudik Gratis, Catat Tanggal dan Kota Tujuan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar program mudik gratis untuk masyarakat pada momen Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya