Ombudsman: Polisi Berhak Selidiki Kasus Kerumunan Massa Habib Rizieq

Rabu, 18 November 2020 14:29 Reporter : Yunita Amalia
Ombudsman: Polisi Berhak Selidiki Kasus Kerumunan Massa Habib Rizieq ribuan simpatisan mengawal Habib Rizieq Shihab. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Keramaian yang terjadi di kediaman Habib Rizieq Syihab pada Sabtu (14/11) lalu di Petamburan, Jakarta Pusat, berujung pemanggilan Gubernur DKI Anies Baswedan dan jajarannya oleh Polda Metro Jaya Selasa (17/11). Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat bahkan dicopot dari jabatannya akibat kerumunan yang melibatkan Rizieq.

Pro kontra pemanggilan Anies oleh kepolisian pun menyeruak. Anies menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI telah melaksanakan aturan Peraturan Gubernur nomor 101 Tahun 2020 tentang perpanjangan masa PSBB transisi.

Pelaksanaan yang dimaksud Anies adalah memberikan sanksi berupa denda terhadap Rizieq sebesar Rp50 juta.

Kepala Ombudsman perwakilan Jakarta, Teguh P Nugroho mengatakan, implementasi PSBB transisi selaras dengan aturan tentang karantina wilayah.

"Ketentuan tentang PSBB merupakan turunan dari Undang-Undang Karantina Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam PP No 21 tahun 2020 Tentang PSBB dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19,” ujar Teguh kepada merdeka.com, Rabu (18/11).

Teguh merinci, turunan lebih lanjut dari PP tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam Rangka Percepatan penanganan Covid 19. Dan Jakarta, disebut Teguh, sesuai dengan kewenangan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai wilayah yang menjalankan PSBB berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang penetapan PSBB di Jakarta dalam rangka percepatan penangan Covid-19.

"Namun pelanggaran yang terjadi di Jakarta adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam PSBB, sebagai salah satu bentuk karantina wilayah sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut," ujarnya.

Berdasarkan dasar tersebut, Teguh mengatakan, polisi memiliki landasan kuat dan berwenang memanggil Anies dan jajarannya untuk melakukan klarifikasi atas dugaan tindak pidana karantina wilayah.

Baca Selanjutnya: Pro dan Kontra...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini