Merdeka.com - Ketua Ombudsman perwakilan Jakarta, Teguh Nugroho, menilai masih ada kegamangan dalam menerapkan sanksi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta. Akibatnya, efektivitas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang larangan keluar masuk Jakarta kurang terasa.

Teguh menilai, produk hukum-laj yang seharusnya dikeluarkan Pemprov agar penerapan PSBB efektif dan maksimal dalam mengendalikan penularan virus Corona di Jakarta adalah Peraturan Daerah (Perda).

"Seharusnya Perda. SIKM dan Pergub 47 ini kan bagian dari evaluasi PSBB 1 dan 2, belum cukup dijadikan dasar penilaian apakah sudah berhasil atau belum. Sementara Pergub 47/2020 karena statusnya sebagai Pergub yang sebetulnya tidak boleh memasukkan sanksi," jelas Teguh, Kamis (28/5).

Belum lagi praktik di lapangan menunjukkan masyarakat tetap abai atas pelaksanaan PSBB kendati Pergub telah diterbitkan. Namun demikian, dia mengapresiasi sikap Pemprov DKI yang tidak menunjukkan menyetujui wacana pelonggaran PSBB menuju tatanan hidup normal.

"Kalau new normal dipaksakan tanpa evaluasi terhadap PSBB termasuk kesiapan perangkat hukum, kami khawatir akan sama nasibnya dengan pelonggaran mudik. Aparat penegak hukum awalnya masih ketat menjaga di pos-pos penyekatan tapi ketika aliran manusia yang mudik melimpah ruah akhirnya dilepaskan."

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan Pemprov DKI Jakarta belum menentukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan diperpanjang atau tidak. PSBB fase tiga akan berakhir pada 4 Juni 2020. Anies juga menegaskan belum mengeluarkan peraturan jadwal pengoperasian pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta.

"Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan mal akan buka tanggal 5 Juni itu imajinasi, itu fiksi. Karena belum ada aturan mana pun yang mengatakan PSBB diakhiri," kata Anies usai peninjauan di Km 47 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Anies menjelaskan, saat ini sejumlah ahli sedang mengumpulkan data yang ada. Hasil tersebut akan menjadi landasan perpanjangan atau berakhirnya PSBB Jakarta.