Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak menjelaskan alasan Gubernur Anies Baswedan menghilangkan normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Riza berujar draf perubahan RPJMD saat ini masih dibahas bersama dengan DPRD.

"Iya semuanya telah diatur, disusun bersama. Terkait dengan RPJMD sekarang dalam proses pembahasan nanti akan kita diskusikan," kata Riza di Balai Kota yang dikutip pada Rabu (10/2).

Prinsipnya, kata Riza, program kegiatan yang dimuat Pemprov dalam draf RPJMD mengakomodir semua kepentingan warga Jakarta. Untuk itu, ia menegaskan, saat ini Pemprov DKI masih melakukan diskusi bersama legislatif.

Ketimbang mempersoalkan penghapusan normalisasi sungai, Riza menyatakan Pemprov DKI masih fokus dalam penanganan Covid-19. Misalnya dengan membentuk kampung tangguh.

"Prinsipnya program RPJMD yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta dibuat mengakomodir masukan dari semua pihak dan kita buat sebaik mungkin untuk kepentingan kebaikan masyarakat Jakarta Pemprov DPRD dan semuanya. Kita sekarang sedang berusaha terus meningkatkan upaya-upaya dalam rangka pencegahan Penanganan dan pengendalian Covid," jelas Riza.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang menghapus program normalisasi sungai dari draf perubahan RPJMD.

Anggota DPRD fraksi PSI Justin Untayana menilai, kebijakan tersebut justru merugikan warga Jakarta.

"Perlu diingat bahwa salah satu penyebab banjir adalah sungai meluap karena tidak mampu menampung air kiriman dari hulu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai, baik melalui normalisasi maupun naturalisasi,” kata Justin, Selasa (9/2).

Dalam dokumen RPJMD halaman IX-79, terdapat paragraf yang menjelaskan penanganan banjir melalui pembangunan waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai, yaitu; upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh kerugian banjir di Jakarta adalah dengan pembangunan waduk, normalisasi, dan naturalisasi sungai.

Ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yang sedang, akan, dan telah dinormalisasi dan dinaturalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

Sementara dalam draft perubahan RPJMD halaman IX-105, program normalisasi sungai dihapus.

"Dengan demikian, peningkatan kapasitas aliran sungai hanya dilakukan melalui program naturalisasi sungai," ujarnya.

“Masalahnya, sudah lebih dari 3 tahun Pak Anies menjabat sebagai Gubernur, tapi janji kampanye naturalisasi sungai seperti tidak ada realisasi sama sekali."