Merdeka.com - Warganet membuat sejumlah petisi soal Citayam Fashion Week yang muncul di situs Change.org. Setidaknya ada tiga petisi terkait tempat sampah hingga Hak Kekayaan Hak Intelektual (HAKI) Citayam Fashion Week.

Petisi pertama dibuat oleh komunitas Anak Twitter Mulung. Komunitas ini menyebut dirinya sebagai sekumpulan orang yang peduli pada kebersihan lingkungan. Mereka rutin memungut sampah di ruang publik sembari berkampanye agar membuang sampah pada tempatnya.

Komunitas Anak Twitter Mulung membuat petisi berjudul “Pemprov DKI, Segera Tambah Jumlah Tempat Sampah di Citayam Fashion Week!”.

Dalam petisinya tersebut mereka meminta Pemerintah DKI Jakarta untuk menyediakan lebih banyak tempat sampah di sekitar lokasi Citayam Fashion Week.

Dikutip Liputan6.com melalui siaran pers change. org Indonesia, dalam petisi yang dibuat oleh Komunitas Anak Twitter Mulung ini memuat keterangan bahwa sampah telah menjadi salah satu masalah yang muncul di tengah riuh fenomena Citayam Fashion Week.

Komunitas Anak Twitter Mulung bahkan sempat datang sendiri ke Dukuh Atas untuk memungut sampah yang ada di lokasi.

Untuk itu, lewat petisinya, mereka meminta masyarakat untuk mendukung petisi yang dibuat agar Pemerintah DKI mau menambah tempat sampah di kawasan itu.

Sementara itu, dua petisi lainnya mendesak pembatalan pendaftaran merek Citayam Fashion Week sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh sejumlah pihak, salah satunya ialah oleh Baim Wong melalui PT. Tiger Wong Entertainment.

Lewat petisi bertajuk “Cabut pendaftaran Citayam Fashion Week ke HAKI”, Ilya Waluya pembuat petisi mengatakan Citayam Fashion Week adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula.

"Citayam Fashion Week akan menghilang dan tidak lagi menjadi aksi yang menarik jika dimewahkan," ujar Ilya dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).

Senada dengan Ilya, seorang netizen bernama Raihan Omar, juga membuat petisi serupa berjudul, “Citayam Fashion Week adalah Milik Publik”. Dalam petisinya, Raihan juga merasa apapun alasannya menjadikan sebuah domain publik menjadi kepemilikan oknum tertentu tidak dapat dibenarkan secara etika dan moral.

Reporter: Winda Nelfira