Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Acara yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan melakukan tata kelola pemerintah.

"Saya berharap kesepakatan ini menjadi kerja kongkrit. Saya inginnya kalau kerja sederhana, yang ngawas keuangan sudah ada, saya tinggal ke sungai, ke kali, ke kampung, enggak harus ngawasin lagi," ujar Jokowi dalam sambutanya di Gedung BPKP, Jl Pramuka 3, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (38/10).

Dengan adanya penandatanganan MoU ini, Jokowi mengaku akan semakin semangat kerja jika didampingi BPKP. "Semangat ada didampingin BPKP, kalau saya bagian rekomendasi saja nanti, ada rekomendasi, yah saya lanjuti," tuturnya.

Dikatakan Jokowi, semenjak menjadi wali kota Solo anggaran daerah yang dimiliki hanya 3,5 triluin selama 3,5 tahun. Sementara menurut Jokowi, anggaran Jakarta bisa mencapai 180 triliun selama 5 tahun ke depan.

"Kerjasama ini untuk menciptakan good governance. Kami yakin nanti ada reorientasi keberpihakan pada masyarakat di bawah. Mungkin akan terlihat dalam 2-3 tahun di DKI, sehingga waktu kami mengeksekusi, ditemani BPKP semua bisa berjalan dengan baik," katanya.

Kepala BPKP Mardismo mengatakan, dengan adanya kerjasama ini nanti BPKP dapat membantu kelancaran pembangunan di DKI Jakarta pada masa pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan.

"Yah seperti mencari solusi, atas hambatan kelancaran pembangunan, Jakarta Monorail, Mass Rapid Transit (MRT) dan mendorong percepatan pemanfataan rusunawa," tandasnya.