Merdeka.com - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menjelaskan, hingga kini pihaknya masih mengkaji atas adanya aturan pembatasan roda dua yang diperluas dari Bundaran Senayan hingga Jalan Merdeka Barat. Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota Jakarta.

"Ini masih sosialisasi, hari ini mulai sosialisasi sampai 11 September. Kita masih evaluasi tiap tahap, kalau efektif dan evaluasi kita minta masukan dari masyarakat," ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (21/8).

Kata Halim, pembatasan roda dua tersebut sudah sesuai dengan Pasal 133 Undang-undang No 22 tahun 2009. "Itu merupakan aturan hukumnya kita bisa lakukan," katanya.

Lebih lanjut Halim mendukung penuh rencana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu dimaksudkan agar mengurai kemacetan di Jakarta.

"Ini dimaksudkan agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi masuk kendaraan umum. Makanya dibuatkan pembatasan roda dua," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperluas kawasan larangan sepeda motor melintas di jalan Ibu Kota. Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, rencana ini masih dalam tahap melakukan Focus group discussion (FGD). Jika FGD ini dinyatakan siap, September akan mulai diujicobakan.

"Salah satunya tentang perluasan larangan sepeda motor melintas di beberapa ruas DKI. Kalau hasil FGD ini oke, maka paling lambat September akan kita ujicobakan sepeda motor untuk melintas," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/8).

Kawasan larangan sepeda motor rencananya diperluas dari Patung Kuda Monas sampai Bunderan Senayan atau sepanjang kawasan Sudirman-Thamrin yang akan dilakukan secara permanen.

"Artinya setiap harinya kita berlakukan larangan Kemudian ada juga yang konsep kedua, untuk di ruas-ruas jalan yang ada pembangunan infrastrukturnya akan diberlakukan pelarangan atau pembatasan secara pengaturan menurut hari dan waktu tertentu," jelasnya.

Dengan larangan ini maka, pengguna kendaraan roda dua akan 'dipaksa' beralih menggunakan angkutan umum. Dengan begitu kemacetan dapat terurai. Selain itu, wacana ini juga rencananya untuk mendukung perluasan trotoar Sudirman-Thamrin yang memakan badan jalan.

"Trotoarnya akan diperluas dan diperlebar, kalau tidak ada pelarangan kendaraan roda dua, bisa diokupasi seperti yang terjadi selama ini. Makanya mendukung program kendaraan yang lain," jelasnya.

Sigit juga berencana melakukan perluasan kawasan ganjil genap untuk kendaraan roda empat. Rencananya kebijakan ini juga akan diterapkan di Jalan Rasuna Said secara permanen.