Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menilai, tuntutan buruh yang meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.799.067 tidak realistis. Sebab, kenaikan upah di atas 15 persen akan mengancam pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) dan memicu pengusaha kecil gulung tikar.

"Kenaikan upah yang diminta buruh ini lebih dari 30 persen, sektor UKM yang masih berkembang pasti gulung tikar," ujar Ketua APINDO Suprayitno di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/11).

Dia menegaskan, usul kenaikan UMP tidak sesuai dengan angka inflasi DKI Jakarta sebesar 4,5 persen. Tingkat inflasi sebesar itu maka kenaikan upah minimum yang wajar adalah tidak lebih dari 15 persen.

"Kalau tetap disahkan sesuai usulan buruh, maka masyarakat kecil akan semakin terhimpit dikarenakan harga barang-barang kebutuhan akan meningkat menyusul melonjaknya biaya produksi. Perusahaan juga akan melakukan banyak PHK," katanya.

Kemarin, puluhan ratusan buruh menuntut Gubernur DKI Joko Widodo untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2013 sebesar Rp 2.799.067. Tuntutan itu setara dengan 141,5 persen dari angka kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Jakarta yang mencapai Rp 1.987.789.

Pembahasan menjadi alot karena Dewan Pengupahan DKI Jakarta hanya mampu memberikan kenaikan upah yang masih jauh di bawah tuntutan buruh. Yakni sebesar Rp 2.060.000 atau setara dengan 102 persen angka KHL.