Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta masih terkendala ketersediaan rumah susun sewa (Rusunawa) dalam kelanjutan program normalisasi sungai. Apalagi tidak dapat dipungkiri bantaran sungai akan ditertibkan banyak warga tinggal di sana.

Ahok, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya tidak akan melanjutkan program normalisasi sungai sebelum ada rusunawa. Mengingat setiap warga terdampak program ini harus mendapatkan kompensasi tempat tinggal‎ sebagai lokasi relokasi mereka.

"Makanya kita mesti kejar sebanyak mungkin rumah susun. Karena memang gak bisa dielakkan, orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, terutama yang melakukan reklamasi ya. Ya mau enggak mau kita balikan lagi sesuai ukuran sungai dari awal. Itu mau gak mau kita pindahkan ke rusun," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/10).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, keputusan untuk menerima kompensasi tersebut diserahkan kepada warga sepenuhnya. Karena tugas Pemprov DKI Jakarta memberikan hunian layak bagi mereka yang terdampak normalisasi.

Namun, Ahok menilai, warga yang mendapat relokasi tersebut telah banyak diuntungkan. Selain mendapatkan hunian, anak-anak mereka juga mendapatkan transportasi gratis dan bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kategori pertama yang kita total subsidi sebetulnya, 80 persen. Nah, kalau dibilang subsidi bus, subsidi dokter itu lebih dari 100 persen. Karena begitu kamu KTP-nya rusun satu keluarga naik bus enggak bayar, bahkan anak anda dapat KJP, dapat bus sekolah. Mau usaha juga kita kasih bantu. Jadi ya itu yang kita tawarkan," terangnya.