Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, setelah bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri, dia akan mulai memikirkan pelayanan perizinan satu pintu.

Sebab selama ini Jokowi mengaku belum pernah membahas perihal tersebut. "Terus terang saya belum bahas soal perizinan. Tapi setelah ini tadi ketemu (Chatib), ya mulai minggu depan mulai masuk," ujar Jokowi usai bertemu Basri di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/5).

Politikus PDIP ini mengaku akan mereformasi pengurusan izin selama ini. Kemudian dia akan membuat lembaga khusus untuk mengurusi perizinan tersebut.

"Mereformasi semua meja yang ada di situ. Kemudian ada lembaga yang jelas mengurusi itu. Dan ini baru kita proses ke dewan untuk menjadi badan, bukan hanya UPT atau hanya nempel ke badan penanaman modal," terangnya.

Dia memisalkan jika pengurusan izin yang biasanya berjalan 6-8 bulan akan menjadi 26 hari. Mengurus izin, dia melanjutkan, tidak lah sesulit seperti dibayangkan karena orang datang cukup mengisi formulir lalu mengembalikan sama seperti mengurus SIUP TDP.

"Sama saja. Misal 6 bulan atau 8 bulan itu jadi 26 hari. Sama saja. Sebetulnya izin ngga sulit," katanya.

Adapun mengenai cara meringkas waktu menjadi 26 hari, Jokowi menjelaskan, bisa melalui penggabungan dalam 1 kantor. Lalu dilakukan pembatasan yang sudah ditentukan.

"Misal TDP sehari sudah harus rampung. IMB, 7 hari harus rampung. Kemudian kita punya Index Goverment Service. Kita survei, oh misalnya masih jelek di IMB, ya diperbaiki. Kalau masih terlalu lama, copot orangnya dan diganti," tukasnya.

Namun berapa lama proses pengurusan di daerah Jakarta selama ini, Jokowi mengaku belum dapat berkomentar. Karena dia masih ingin mempelajari terlebih dahulu perangkat yang dimiliki oleh DKI.

"Belum bisa ngomong. Di jakarta sendiri saya mau ngerti dulu kesiapan perangkat kita seperti apa," ucapnya. Tapi di Solo, dia berhasil membangun sistem tersebut selama 4 bulan.

Sementara itu, mengenai pungutan liar dengan janji mempermudah perizinan. Mantan wali kota Solo ini mengatakan, jika proses perizinan cepat maka secara otomatis pungutan liar akan hilang sendiri.

"Misalnya SIUP TDP itu sehari rampung ngapain. Ya ngga? Kalau lama izin lama itu masih dipakai untuk transaksi, negosiasi. Ya nanti ilang," paparnya.

Berikutnya mengenai penambahan investor di Jakarta, Jokowi menegaskan bila Jakarta tidak memiliki lahan lagi. Seharusnya investasi tersebut memiliki nilai lebih. "Kalau di sini itu jasa perdagangan. Kamu mau masuk ke mana," ucapnya.

Investasi yang dapat menarik tenaga kerja adalah yang dibutuhkan Jakarta saat ini. Namun, hal terpenting memiliki value (nilai) yang bagus.

"Ya itu yang dibutuhkan. Menyerap juga. Tapi yang terutama itu investasi yang punya nilai tambah. Itu yang paling bagus,"tandasnya.