Mereka tak lama menjabat, salah sedikit langsung dipecat Ahok

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berulang kali merotasi sejumlah pejabat eselon II dan III. Ahok, sapaan Basuki, ingin anak buahnya bisa bekerja keras, cepat dan jujur.

Apalagi, kata Ahok, gaji PNS DKI saat ini sudah cukup layak. Jadi, tak ada alasan buat mereka bermalas-malasan.

Ahok tak segan langsung menegur pejabat yang tak kerja maksimal sesuai harapannya. Bukan karena otoriter, Ahok menyebut berbagai permasalahan yang ada di Jakarta saat butuh kerja orang yang serius bukan berleha-leha dan hanya memerintahkan bawahannya lagi.

"PNS yang tidak kerja Rp 9 juta dan staf yang kerjanya lebih bagus bisa bawa pulang Rp 13 juta, PNS yang bekerja di bidang teknis seperti pajak dan pengadaan barang paling rendah dapat gaji Rp 25 juta," kata Ahok kala itu.

Ahok pun tak segan langsung memecat bila benar-benar sudah tak sreg dengan anak buahnya. Sekalipun pejabat itu baru saja dilantik.

Berikut pejabat yang baru sebentar menjabat tapi sudah dimutasi Ahok karena dianggap tak mampu bekerja:

Ahok pecat Kadis Kebersihan

Hari ini, Saptastri Edningtyas, resmi melepas jabatannya sebagai kepala Dinas Kebersihan. Wanita yang akrab disapa Tyas ini dimutasi menjadi kepala Perpustakaan Daerah di Kepulauan Seribu.Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Agus Suradika, berdalih dimutasinya Tyas karena memang dirasa cukup menguasai bidang itu. Tyas disebutnya hobi membaca jadi cocok ditempatkan sebagai kepala perpustakaan."Karena senang membaca, dia juga bisa merancang sebuah bangunan fisik dari perpustakaan, punya pengalaman dalam kaitannya dengan pengelolaan perpustakaan," kata Agus.Entah benar atau tidak alasan yang disampaikan Agus, yang jelas Tyas beberapa kali memang pernah disemprot Ahok. Ada beberapa kinerja Tyas yang disorot Ahok.Salah satunya soal kondisi ibu kota yang masih kotor meski tenaga kebersihan sudah mencapai sepuluh ribu."Merekrut pemulung kan sudah cukup ini sudah beranak pinak ada 10.721. Menurut saya sudah angka ini sudah siluman, enggak apa apa, kalau besok ada 10. 722 saya pecat!" tegas dia di ruang rapat Balai Kota, Jakarta.Kecurigaan Ahok dilandasi laporan yang dianggap tidak absah karena banyak angka coret-coretan dan tidak jelas ditempatkan dan berasal dari mana pekerja itu."Saya sudah mulai muak cara kerja ini! Kalau kelebihan orang dan manipulasi Bapak saya akan penjarakan. Saya sabar 1,5 tahun. Saya sabar banget," terang Ahok.Suara meninggi Ahok sempat membuat Tyas terbata-bata menjawab. Tyas berjanji mengecek data-data para pegawai baru itu."Kalau saya harus cek. Saya belum lihat itu dari wilayah. Yang laptop saya bawa yang lama, karena di sana yang saya punya dirapiin kembali," kata Tyas.

Ahok pecat kadis Perhubungan dan Transportasi

Awal bulan Juli lalu, Ahok juga telah merotasi sejumlah pejabat eselon II. Tak tanggung-tanggung, saat itu ada enam kepala dinas yang langsung dicopot Ahok."Penurunan jadi staf ini untuk memberi pelajaran bagi seluruh pejabat DKI," kata Ahok saat memberikan sambutannya.Salah satu dari enam kepala dinas yang dirotasi adalah Benjamin Bukit sebagai kepala Dinas Perhubungan. Posisi Benjamin digantikan Andri Yansyah.Sebelum melakukan rotasi, Ahok memang sempat jengkel dengan kinerja Benjamin. Salah satunya soal batalnya penerapan Electronic Road Pricing (ERP)."Saya pesimis, kita evaluasi aja, ganti orang aja, penakut dia," ujar Ahok.Benjamin saat itu memilih enggan berkomentar lebih jauh soal kinerja jajarannya yang dinilai buruk dan ancaman Ahok mencopotnya."No comment dulu ya," ujar Benjamin

Ahok pecat kadis Pekerja Umum

Saat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Ahok juga memecat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan. Ahok geram karena Manggas baru menandatangani Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) tahap III setelah diancam akan dipecat."Setelah diancam dan dia mau dikeluarin (dari Pemprov DKI) baru cepat-cepat tanda tangan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/10).Karena sikap Manggas telah membuat pengerjaan proyek JEDI terkendala. Manggas justru melimpahkan wewenang tersebut kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagai Pengguna Anggaran (PA). Namun, Kementerian Keuangan menolak peralihan wewenang tersebut."Proyeknya jadi telat, bayangin kontraktor yang bekerja itu PT Brantas milik BUMN, Rp 100 miliar lebih enggak dibayar proyek pengerjaannya gara-gara ada yang enggak mau tanda tangan, kasihan kan? Kalau kontraktornya swasta, pasti sudah bangkrut itu. Aneh memang," tegas Ahok.

Ahok pecat kepala dinas UMKM

Di awal Juli lalu, salah satu pejabat eselon II yang ikut dicopot Ahok adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) DKI Jakarta, Joko Kundaryo. Joko dicopot karena dianggap tak mampu membereskan masalah PKL di Jakarta.Ahok yakin Dinas KUMKM sudah memegang data PKL di Jakarta. Tapi kenapa eksekusinya begitu lambat."Sebenarnya yang enggak mau kerja itu Dinas Koperasi dan UMKM. Ini mungkin salah satu yang akan kita ganti," ujar Ahok kala itu.Ahok menambahkan harusnya data PKL di Jakarta terhubung dengan sistem Smart City. Namun, karena masalah di Dinas Koperasi dan UMKM yang meminta tenggang waktu hingga Juni, program tersebut tidak terealisasi."Lurah camat udah punya data PKL. Kami (terintegrasi dengan) smart city, UMKM bilang kasih waktu sampai Juni tapi kan saya sudah minta tahun lalu," ucapnya geram.

Baca juga:Berdalih hobi baca, Kadis Kebersihan DKI dimutasi jadi kepala perpusHari pertama kerja usai libur Lebaran, 126 PNS DKI bolos!Ahok sentil Menteri Yuddy di depan PNS soal mobil dinas untuk mudikMenteri Yuddy puji PNS DKI, langsung bekerja usai cuti lebaranCerita sidak MenPAN buat Ahok kaget hingga lari-lari dari kantornya