Mengapa TGUPP bentukan Gubernur Anies tak kunjung lengkap?
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga kini belum mengumumkan seluruh Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dari Lima bidang yang direncanakan, baru tiga bidang yang diumumkan dan diketahui publik.
Ketiga bidang yang sudah diisi adalah bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, dan ketiga bidang percepatan pembangunan. Sedangkan bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan pembangunan belum ada kabar.
Menurut Wagub Sandiaga Uno, belum diumumkan siapa saja anggota TGUPP lantaran saat ini pihaknya masih dalam tahap seleksi. "Kita masih seleksi, masih kita coba bangun talent pool-nya. Kita harapkan ada sebagian juga dari internal yang bergabung dan ada sebagian juga dari non-PNS," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (19/3).
Padahal, anggaran gaji TGUPP sudah diketok akhir 2017 dan sudah masuk pada APBD 2018 sebesar Rp 19,8 miliar. Pengalokasian gaji tersebut terbagi menjadi gaji 12 bulan seorang Ketua TGUPP Rp 51,570 juta setiap bulan, lima orang ketua bidang TGUPP masing-masing Rp 41,220 juta, dan sisanya 67 anggota lainnya dengan honor berbeda berdasarkan tingkatan.
Sementara itu, dari tiga bidang yang sudah diketahui publik, anggota TGUPP itu terbagi menjadi profesional, PNS dan relawan atau tim sukses Anies-Sandi.
Pertama, Anies mengukuhkan TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi atau KPK DKI. Tim itu beranggotakan lima orang, di antaranya mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Semasa kampanye, Bambang tergabung dalam tim pakar Anies-Sandi. Sedangkan anggota yang lain adalah Nursyahbani Katjasungkana, Oegroseno, Mohammad Yusuf, dan Tatak Ujiyati
Untuk Bidang Harmonisasi Regulasi, Advokat sekaligus pengusaha, Rikrik Rizkiyana ditunjuk sebagai ketua bidang harmonisasi regulasi. Dia diketahui merupakan anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi. Sedangkan anggotanya adalah Djohermansyah Djohar (Ahli pemerintahan dan otonomi daerah, Guru Besar IPDN, Dirjen Kemendagri 2010-2014), Fitriani A Syarief (Ahli perundang-undangan dari Fakultas Hukum UI), Mustafa Fakhri (Ahli hukum tata negara Fakultas Hukum UI) dan Aria Suyudi (Ahli hukum perdata dan perdagangan internasional), Sri Rahayu (Kepala Biro Hukum Pemprov DKI 2008-2016).
Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak masuk dalam bidang percepatan pembangunan. Selain Naufal, terdapat Kreshna Aditya, Idhan Alfisyahrin Ismail, Haldi Zusrijan Panjaitan, Jago Anggara, dan Muhammad Imam Adli dan Totok Amin mantan deputi rektor di Universitas Paramadina.
Selain nama di atas, terdapat surat undangan beredar yang berisi 21 nama yang sempat dipanggil Ke Balai Kota untuk pengukuhan tim gubernur.
Mereka adalah Achmad Harjadi, Hasan Basri Saleh, Mohammad Hanief Arie Setianto, Amin Subekti, Totok Amin Soefijanto, Achmad Izzul Waro, Her Pramtama, Patrya Pratama, Ade Chandra, Danang Parikesit, Fazlur Rahman Hassan, Herry Dharmawan, Arini Dyah Septiana, Angga Putra Fidrian, Fathiana Queen Genisa, Alam Medina Muhammad, Belathea Chastine Hutauruk, Fransica Yultranennyo Manopo, Ichwan Dwi Saputra, Putri Pandoro dan Moch Hasan.
Beberapa nama tersebut sudah dikenal publik yakni mantan Kepala Bappeda DKI Achmad Harjadi, mantan Asisten Perekonomian DKI Hasan Basri Saleh, pengamat transportasi Achmad Izzul Waro dan Danang Parikesit dan arsitek Her Pramtama.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski Banyak Dimusuhi, Anies Ingin Bawa TGUPP ke Istana
Ketika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP
Baca SelengkapnyaAnies Jawab Tudingan Ordal di TGUPP: Tunjukkan Buktinya!
Anies Baswedan angkat bicara terkait tuduhan TGUPP sebagai bentuk orang dalam.
Baca SelengkapnyaRuhut Sitompul: Anies Lupa saat Jadi Gubernur Dia Ordal, TGUPP Isinya Tim Sukses
Ruhut mengatakan, fakta itu mungkin saja bisa diungkap pasangan Ganjar-Mahfud pada saat debat kemarin. Sayangnya, mereka tak diberikan kesempatan berbicara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaDuduk Perkara Pengakuan Mantan Jubir Anies soal Ordal
Anggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.
Baca SelengkapnyaAnies Minta Cak Imin Ucapkan 'Saya Terus di Jalan Perubahan'
Cak Imin ini pun diajak oleh mantan Gubernur DKI Jakarta untuk mengulang kembali ucapannya.
Baca SelengkapnyaMantan Jubir Ungkap Fenomena 'Ordal' Anies Baswedan saat Jadi Gubernur DKI
Mantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaAnies akan Bawa TGUPP ke Istana, Ini Fungsi, Wewenang dan Tugasnya
Keberadaan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta juga sempat menjadi perdebatan.
Baca Selengkapnya