Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Pulau G hasil reklamasi Teluk Jakarta sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

"Kawasan Reklamasi Pulau G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk kawasan pemukiman," bunyi Pasal 192 Pergub tersebut.

Merdeka.com mencoba menengok kondisi terkini Pulau G pada Rabu (28/9). Untuk mengakses Pulau G, merdeka.com berangkat dari Tebet, Jakarta Selatan pada pukul 08.05 WIB dan tiba di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara sekitar pukul 09.05 WIB.

Supaya bisa melihat ke dalam Pulau G, diperlukan untuk menyewa perahu milik nelayan sekitar. Merdeka.com berhasil menyewa kapal kecil milik Sunanta. Perahu tersebut hanya muat untuk 6-8 orang.

Sekitar pukul 09.50 WIB, merdeka.com berangkat dari wilayah parkir milik nelayan kecil. Hanya dibutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke Pulau G, kami berhasil sampai pada pukul 10.00 WIB.

Dalam perjalanan, Sunanta bercerita bahwa pulau tersebut telah kosong selama 6 tahun sejak dibangun. Ia tidak pernah melihat proyek pengerjaan apapun di sana.

"Kosong, enggak ada proyek-proyek tetapi ada yang jaga," kata Sunanta.

Ia juga mengaku belum mengetahui akan ada pembangunan pemukiman di sana. Sesampainya di Pulau G, terlihat banyak sampah yang berserakan seperti plastik, botol kemasan air minum, kayu, hingga sepatu. Selain itu, beberapa wilayah terlihat ditumbuhi rumput.

Tidak hanya itu, pasir urukan terlihat terkikis. Berdasarkan pantauan merdeka.com, dengan luas Pulau G yang tampak lebih kecil dari sebelumnya, kawasan ini tidak mungkin untuk dijadikan pemukiman.

Tak lama kemudian, kami diteriaki dari jauh oleh dua orang yang menaiki perahu karet.

"Turun! Turun! Turun! Enggak boleh naik, enggak boleh. Dari media mana?" kata salah satu orang tersebut.

Merdeka.com juga diminta untuk menghapus foto-foto yang telah diambil.

"Hapus fotonya! Tadi saya lihat sudah foto. Tolong dihapus fotonya," kata salah satu yang lain sambil merekam merdeka.com.

Ternyata, kedua orang tersebut merupakan penjaga Pulau G. "Tugas saya itu untuk menghalau orang-orang yang naik ke darat, foto-foto pun tidak boleh. Kalau seandainya ada yang mau foto-foto, izin dulu ke kantor," kata orang tersebut.

Setelah berkeliling, merdeka.com bertemu dengan salah satu warga bernama Samsudin Sanjaya. Samsudin mengungkapkan, reklamasi Pulau G membuat polemik perpecahan bagi warga Muara Angke.

"Pembangunan Pulau G ini banyak juga menjadi polemik di sekitaran warga saya ya. Di sekitaran Muara Angke lah. Umumnya itu banyak polemik. Warga Muara Angke sempat terpecah gara-gara ada yang pro, ada yang kontra sama pembangunan Pulau G tersebut," jelas ketua RT 08 RW 20 tersebut.

Samsudin juga bercerita, salah satu warganya yang merupakan nelayan pencari ikan mengeluh akan pembangunan di Pulau G. Warga tersebut berkata, rute melaut menjadi lebih jauh sehingga dibutuhkan lebih banyak bahan bakar minyak (BBM).

"Tapi warga saya kebetulan ada yang nelayan pencari ikan ya. Sempat ngeluh lah dengan adanya reklamasi. Yang dikeluhinnya itu antara lain jarak pencarian ikannya itu jadi lebih jauh karena ada akses jalan yang ditutup, yang harusnya hanya beberapa ratus meter, dengan adanya reklamasi, mereka lebih jauh mencarinya. Kalau lebih jauh mencarinya kan berarti bahan bakarnya nambah lagi. Ikannya belum tentu dapat lebih banyak, karena dia kan nelayan harian. Tebar jaring sekarang, entar sore ambil, jual di lelang. Nelayan saya tuh namanya Khairul, Khairul Anwar, panggilnya Ilung," kata Samsudin.

Selain itu, Samsudin menyatakan bahwa warga menolak adanya pembangunan Pulau G karena akan direlokasi.

"Pernah waktu itu ada isu yang beredar di masyarakat bahwa apabila nanti kalo reklamasi Pulau G itu berjalan lancar, warga Muara Angke nanti ada yang direlokasi ke Kepulauan Seribu. Mungkin salah satu isu itu yang didenger sama masyarakat, makanya masyarakat kompak. Karena jujur aja, Muara Angke ini tempat relokasi warganya dari zaman dulu udah dipindah-pindahin terus," cerita Samsudin.

Ia juga menegaskan, warga lebih berfokus akan kekhawatiran direlokasi dibandingkan kurangnya pendapatan karena rute melaut semakin jauh.

"Senang waktu itu (tidak jadi ada pembangunan di masa Anies). Kalau untuk masalah nyari ikannya mah sudah terlanjur, sudah ada kegiatan pengurukan. Jadi minimal itu, senangnya itu isu itu terbantahkan, jadi kita Alhamdulillah masih menetap lagi di Muara Angke, enggak ada lagi isu-isu mau dipindahin lagi, gitu," kata Samsudin.

Tidak hanya itu, Samsudin mengaku bahwa ia mendengar isu pembangunan di Pulau G akan berlanjut setelah Anies tidak menjabat lagi sebagai gubernur.

"Ada dengar kalau Anies enggak lagi (jadi gubernur), akan dibangun (lagi). Warga saya ini di RW 20 ada beberapa yang jadi security di sana. Sempat ada pengurangan, pengurangan karyawan yang jaga di Pulau G. Terus belum lama ini juga katanya dari beberapa teman, ada yang mau dicari buat security, entah security Pulau G atau security buat yang di luar ya,

Di lain sisi, Sunanta mengatakan, ia tidak apa-apa bila ada pembangunan di Pulau G asalkan nelayan kecil sepertinya diperbolehkan singgah agar kapalnya aman.

"Kalau saya sih, kalau nelayan, kalau dibangun (boleh) dibuat perlindungan kapal. Kadang-kadang kalau sudah jadi, nelayan kecil disuruh pindah, engga boleh masuk," kata Sunanta.

Sama seperti Sunanta, Samsudin berharap pembangunan yang akan terjadi bisa merangkul rakyat

"Intinya gini, apapun kebijakan pemerintah, sebagai warga negara, khususnya warga DKI Jakarta, kita manut. Cuman tolong, jangan bersebelahan aja, gitu. Kalau seandainya kita sampai diusir, relokasi lagi, ya percuma dibangun di sini kalo kitanya enggak nempatin," katanya.