Merdeka.com - Saat jadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memutuskan mempercantik bangunan pusat perbelanjaan Blok G Tanah Abang. Ragam cara dia lakukan untuk menarik pembeli agar dagangan pedagang laris manis.

Nyatanya usaha itu tak membuahkan hasil. Konsep modern yang ditawarkan tidak membuat minat masyarakat penasaran menginjakkan di gedung yang letaknya paling belakang di kawasan pusat perbelanjaan itu. Bahkan usaha memberikan hadiah juga tak membuat masyarakat tertarik sekadar singgah.

Ragam keluhan itu sempat membuat Basuki Tjahaja Purnama, gubernur DKI yang menggantikan Jokowi, kemudian berpikir merobohkan bangunan itu. Sebab dalam temuannya, banyak pihak tak bertanggungjawab yang sengaja membuat kondisi Blok G sengaja sepi.

"Blok G akan kita bongkar," kata Ahok, sapaan Basuki, pada 1 September 2015 silam.

Hal itu terendus saat dilakukan kontrak kerja dengan dengan pihak swasta. Dalam kontrak kerja sama, pihak swasta menjanjikan akan menyediakan eskalator dan jembatan penghubung antara Blok G, Blok A dan Blok B. Sehingga warga yang berbelanja di Blok A bisa langsung menuju Blok G tanpa harus keluar gedung.

Namun setelah kontrak disepakati, jembatan penghubung tak kunjung dibangun. Janji lainnya soal penyediaan eskalator. Hingga beberapa bulan belum ada progres pengerjaan.

Melihat kondisi tersebut, Ahok, begitu dia disapa, menduga ada yang sengaja membuat pasar yang sedianya menjadi tempat relokasi pedagang kaki lima ini menjadi sepi.

"Kenapa kamu yang ini enggak mau nyambung? Ya supaya bisa kasih swasta. Alasannya dia sepi ini. Memang sengaja enggak mau nyambung, jembatan ditelatin, udah tender dibatalin," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, pada April 2015 silam.

Ahok kemudian punya ide menggantikan kawasan Blok G Tanah Abang dengan rumah susun. "Habis Blok G, kita mau bangun super blok, ada rusunnya," ujar Ahok singkat.

Namun hingga dia lengser, rencana itu tak terjadi.

Berganti kepemimpinan, ide menata kawasan Pasar Tanah Abang termasuk Blok G kembali muncul di bawah kepemimpinan Anies-Sandi. Keduanya menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang dengan cara menutup Jl Jatibaru dan membangun tenda yang menampung PKL.

Khusus untuk Blok G, PD Pasar Jaya memutuskan untuk merobohkan Blok G. Kemudian akan dibangun bangunan baru.

"Itu akan dirobohkan karena gedungnya sudah 30 tahun usianya. Cuma di-touch up," kata Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin di Balai Kota DKI Jakarta.

Arief mengungkapkan di Blok G terdapat 2.200 kios. Saat ini hanya tinggal 900 pedagang yang mengisi kios di blok tersebut. Sementara Blok G akan dirobohkan PD Pasar Jaya menyiapkan tempat sementara untuk berdagang, lahan tersebut seluas 3.000 m2 dan terletak di belakang Blok G.

Terpisah, Wagub Sandi juga melihat konsep Blok G harus diperbarui untuk mendatangkan pelancong. Dia merasa tertantang untuk membuat ramai Blok G dibandingkan sebelumnya.

"Tantangan buat kita, Blok G kemarin tidak mendapatkan traffic yang baik. Tidak akan bisa memaksa mereka balik ke sana kalau trafficnya tidak ada. Jadi kita harus menghadirkan traffic di sana," kata Sandi di Bumi Perkemahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/12).

Salah satu cara yang akan dipakai Sandi, dengan memanfaatkan ajang olahraga terbesar se-Asia yakni Asian Games 2018. Dia berharap di momen itu bisa menarik wisatawan untuk berbelanja ke Tanah Abang, khususnya Blok G.

"Nanti penataan Blok G, buat suatu konsep yang menarik traffic masuk ke Blok G. Kita harapkan mungkin kesenian, kebudayaan, walking space, olahraga, Asian Games mungkin salah satu daya tariknya di sana. Kita harapkan, banyak traffic ke sana," ujarnya.

Sandiaga berharap setelah pembangunan ulang tersebut pedagang akan memenuhi Blok G dan tidak lagi berjualan di trotoar. Bahkan, dia juga telah meminta PT Jakarta Propertindo untuk menyiapkan jalur LRT ke arah Tanah Abang.

"Saya akan usulkan ke Jakpro, beserta semua instansi terkait. Dishub, Kemenhub untuk memberikan izin agar LRT bisa di tarik Blok G," tutupnya.

Akankah rencana Sandi bisa terwujud? Yang jelas di awal konsep penataan Tanah Abang yang dilakukan masih mendatangkan pro dan kontra utamanya soal pengalihan PKL ke badan jalan yang membuat hak pengendara terhambat meskipun ada pengalihan arus.