Mau terapkan ERP, Anies-Sandi kirim tim ke Singapura
Merdeka.com - Wacana penerapan ERP (Electronic Road Pricing) seperti di Singapura kembali dimunculkan di DKI Jakarta. Kali ini, Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama pelatihan SDM untuk mempersiapkan program tersebut.
ERP atau sistem jalan berbayar merupakan sistem skema pengumpulan tol elektronik yang diadopsi untuk mengatur lalu lintas dengan cara jalan berbayar. Hari ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno bertemu dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar.
Sandi mengatakan kerjasama yang dijalin pihaknya ialah semacam lokakarya (workshop). Tim dari Pemprov DKI akan dikirim ke Singapura mengikuti pelatihan.
"BPSDM kita terlibat nanti juga ada dari pemprov yang dikirim ke Singapura kemarin tanggal 7-11 November sudah ada dan akan lebih banyak yang dikirim untuk melihat penerapan ERP yang di sana dan belajar untuk memastikan bagaimana nanti penerapannya untuk Jakarta," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11).
Menurutnya, sistem jalan berbayar ini juga kemungkinan bisa diberlakukan untuk pengendara motor. Hal itu menurutnya menjadi tantangan.
"Kita meminta karena ada tiga juta lebih motor, kendaraan roda dua di Jakarta bagaimana ERP ini juga bisa memasukkan motor sebagai salah satu yang nanti bisa dikenakan tentunya biaya untuk biaya ERP ini," jelasnya.
Sementara itu Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar mengatakan Singapura telah berpengalaman dalam manajemen lalu lintas yang diadopsi dari berbagai kota di berbagai negara. Karena itulah pihaknya ingin berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta.
Penerapan sistem jalan berbayar di Singapura telah berjalan sejak puluhan tahun. Manajemen lalu lintas menurutnya menjadi tantangan bagi semua kota-kota besar baik Singapura maupun Jakarta. Dia berharap kerjasama Singapura dengan Jakarta bisa terus berlangsung.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cara Pemkot Denpasar Raih Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas
Sumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Heru Budi Ganti Nama Program Jakpreneur Era Anies Jadi Jakarta Enterpreneur, Ini Penjelasan Pemprov DKI
Perubahan tersebut muncul usai akun Instagram Pemprov DKI @dkijakarta mengunggah foto terkait pendaftaran pemberian fasilitas usaha.
Baca SelengkapnyaSederet Janji Anies saat Jadi Gubernur DKI Jakarta yang Sisakan Persoalan
Setelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies Pertanyakan Dasar Pemerintah Uji Coba Program Makan Siang Gratis
Ada persoalan ketika pemerintah seperti memfasilitasi program Makan Siang Gratis.
Baca SelengkapnyaAnies Sindir Program Prabowo soal Stunting: Enggak Cukup Dikasih Makan Siang, Sudah Terlambat
"Kami ditegur pemerintah pusat kalau belanjanya belum habis, kita ditegur kalau uangnya mampir di bank. Tapi kita tidak ditegur untuk isu kesra," kata Anies.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnya