Masih Dibahas di 2020, Pendapatan Pajak ERP Belum Bisa Diprediksi

Selasa, 26 November 2019 18:34 Reporter : Yunita Amalia
Masih Dibahas di 2020, Pendapatan Pajak ERP Belum Bisa Diprediksi ERP. ©blogspot.com

Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan belum ada prediksi penerimaan pajak dari sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Hal ini dikarenakan sistem ERP masih diujicobakan pada pertengahan 2020.

"Sifatnya trial and error kita belum bisa prediksi suksesnya sistem," kata Syafrin dalam rapat Banggar bersama pimpinan dan anggota DPRD, Jakarta, Selasa (26/11).

Ia menjelaskan, pada awal 2020 pembahasan ERP masih berjalan sekaligus proses lelang. Dia memprediksi triwulan ketiga atau keempat uji coba sistem ERP baru terlaksana.

Selanjutnya, kata Syafrin, operasional ERP ditargetkan akan dimulai secara efektif pada 2021. Untuk itu, ia memastikan belum ada prediksi pendapatan pajak dari sistem tersebut.

"Target kita operasi 2021. Kita baru bisa prediksi sukses dan kegagalan sistem pembayaran ERP," tukasnya.

Penerapan jalan berbayar di Jakarta berlaku di seluruh ruas jalan protokol dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 yang ditinjau dari empat aspek, yaitu kecepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum dan lingkungan.

"Saat ini kecepatan rata-rata kendaraan pasca ganjil-genap ini menjadi 31 kilometer dan setelah berlakunya ERP diharapkan akan lebih dari itu," jelasnya.

Sementara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menargetkan sistem jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan mulai 2020. Ada tiga jalan nasional yang disebut masuk ke dalam sistem jalan berbayar yaitu Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat.

BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing- masing.

"Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda (Depok) dan Tangerang," kata Kepala BPTJ, Bambang Prihartono.

Selain menyusun peta jalan secara lengkap, BPTJ juga mengatakan sedang mengkaji aturan hukum yang saat ini berlaku karena ERP akan dimasukkan dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP). [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini