Merdeka.com - Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan hanya dengan wacana tanpa pelaksanaan kebijakan yang terencana baik dan sistematis. Marzuki mengemukakan pula bahwa penanganan banjir harus dengan pengambilan kebijakan yang komprehensif dan konsisten.

"Ini logika saja dan jelas hitung-hitungannya kok, yang penting konsisten dilaksanakan karena memang tidak ada cara lain," ujar Marzuki seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/1).

Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat itu juga mengatakan penanganan banjir harus sistematis. Berbagai penyebab banjir dan kondisi kekinian harus dipetakan dari hulu sampai hilir.

"Baru kemudian berdasarkan hitung-hitungan dibuat solusinya dan dijalankan secara konsisten," katanya.

Menurut Zuki, harus diukur dulu kemampuan sungai mengalirkan air, debit air yang dialirkan rata-rata dan tinggi curah hujannya. Kemudian dipetakan kemampuan serap tanah, kemampuan sungai dan waduk dalam mengalirkan dan menampung air.

Setelah itu, menurut dia, baru dihitung biaya dan dicarikan alokasi biayanya untuk kemudian dieksekusi secara konsisten solusi penanganannya.

"Tentunya mengembalikan fungsi sungai, kalau masih tidak mencukupi baru dibangun waduk-waduk penampung air sebagai penampung air untuk diarahkan ke laut. Bendungan pun harus dibangun agar bisa diatur debit airnya," kata Zuki.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal mengatakan DPR akan mendukung penuh penanggulangan banjir di Jakarta, asalkan pemerintah bisa memberikan rencana yang benar-benar bisa menanggulangi banjir dan menjalankannya secara konsisten.

Menurut Refrizal, selama ini sudah banyak rencana dikembangkan tapi tidak ada satu pun yang dieksekusi secara konsisten.

"Masalahnya di konsistensi. Sudah banyak rencana tapi tidak pernah konsisten dilakukan. Baru ribut setelah banjir," katanya.

Wakil Ketua BURT lainnya, Ajeng Ratna Suminar mengatakan, dalam kunjungannya ke wilayah banjir Ciliwung, dirinya mendapati bahwa tidak sulit mengajak warga di bantaran Ciliwung untuk pindah sehingga normalisasi tidak bisa dilakukan.

Justru masyarakat di bantaran kali ingin pindah karena sudah jenuh dan letih menghadapi banjir asalkan dibangunkan rumah susun.

"Selama ini diopinikan oleh para pimpinan di daerah seolah-olah para penghuni rumah di bantaran Ciliwung tidak mau dipindahkan. Mereka mau kok dipindahkan asal diberikan rumah pengganti," katanya.

Warga bantaran kali di Jakarta lebih mudah dipindahkan daripada di daerah karena mereka terbiasa menghuni rumah yg tidak besar.

"Berbeda dengan di daerah yang terbiasa dengan rumah yang besar sehingga meski kebanjiran mereka tidak pernah mau pindah ke rusun," katanya.