Merdeka.com - Ahli hukum tata kelola air yang juga mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, secara Undang-undang dan aturan yang berlaku, akuisisi saham operator air Palyja oleh Jakpro selaku BUMD sangat bisa dilakukan. Bahkan, saat ini adalah momentum paling tepat melakukan akuisisi, demi perbaikan pelayanan air ke depan.

"Akuisisi oleh Jakpro terhadap Palyja adalah langkah baik untuk kembali mengambil alih pengelolaan air dari asing kepada pemerintah. Apalagi, selama ini pengelolaan air di Ibu Kota terbukti tidak baik," ujarnya, Jumat (21/3).

Terkait kendala, gugatan dari sejumlah elemen masyarakat anti swastanisasi air, Erry menilai para penggugat tersebut sebenarnya memiliki tujuan dan semangat yang sama. Semangat itu, yakni agar pengelolaan air oleh asing bisa direbut dan dikelola oleh pemerintah.

"Gugatan itu semangatnya sama, agar pengelolaan air dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Tinggal menyamakan saja pandangannya," katanya.

Lebih lanjut ungkapnya, dalam memenuhi standar pelayanan air yang baik dan memadai, siapapun yang mengelola air nanti, harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik adalah hal yang harus didahulukan, dan tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan.

"Ini akan menjadi tantangan besar bagi Jakpro, jika nanti berhasil mengakusisi saham operator air asing," tegasnya.