Merdeka.com - Selama bertahun-tahun, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi diandalkan menjadi pembuangan sampah dari DKI Jakarta. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sadar bahwa TPST Bantargebang akan kelebihan kapasitas dan tak dapat lagi mampu menampung sampah.

Pada 2009, Gubernur Jakarta kala itu, Fauzi Bowo (Foke) menggagas Intermediate Treatment Facility atau ITF dengan nilai pembangunan Rp1,3 triliun.

Untuk diketahui, ITF merupakan fasilitas pengolahan sampah dengan konsep waste to energy yang didukung dengan teknologi ramah lingkungan. Singkatnya, ITF dapat menghasilkan energi terbarukan yang memiliki kemanfaatan umum atau nilai tambah dari sampah yang diolah.

Di tahun 2012, di kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), ia memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut. Namun, hingga 2013, perusahaan pemenang lelang tender untuk ITF tak kunjung diumumkan.

Hingga kepemimpinan Anies Baswedan, ia berjanji untuk menyelesaikan proyek tersebut. Di bawah kepemimpinan Anies, Pemprov DKI berencana membangun 4 ITF, yaitu untuk layanan Jakarta wilayah Barat, Timur, Selatan, dan Sunter, Jakarta Utara.

Dari empat rencana lokasi, ITF Sunter diproyeksikan menjadi pusat pengolahannya sesuai mandat Peraturan Gubernur (Pergub) 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility (ITF). Pergub tersebut juga mencatat PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan mengerjakan proyek tersebut.

Pada 20 Desember 2018, Anies meletakan batu pertama di ITF Sunter sebagai tanda dimulainya proyek tersebut. Ia mengaku bangga dengan dimulainya pembangunan ITF ini.

"ITF ini adalah ITF pertama di Indonesia, ini adalah sejarah. Ini adalah sebuah perubahan, bukan sekadar teknologi tapi mindset, yang menjadi sisa kita kelola, bukan diberikan tempat lain tapi kita kelola sendiri," kata Anies dalam sambutannya.

Direktur Utama Jakpro kala itu, Dwi Wahyu, mengatakan bahwa DKI memproduksi sampah sebanyak 7.400 ton setiap harinya. Kemudian, ITF ini mampu mengelola 2.200 ton. Selain itu, sampah yang akan diolah, dapat diubah menjadi 35 megawatt per jam listrik setiap harinya.

"Jakpro bermitra dengan Fortum, perusahaan Finlandia siap membangun ITF Sunter," kata Dwi.

Hingga Agustus 2019, pembangunan ITF Sunter baru mencapai tahapan pengujian tanah atau setara dengan 2 persen dari keseluruhan proses pembangunan.

"Proses administrasi mengurus 'tipping fee' itu yang lama. Belum negosiasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) mau tidak mau itu yang memperlambat pembangunan ITF," kata Kepala Unit Pengolahan Sampah Terpadu kala itu Asep Kuswantoro, Jumat (2/8/2019).

Tipping fee merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai anggaran pemerintah kepada investor ITF Sunter.

Pada 2020, kelanjutan proyek ITF Sunter semakin tersendat akibat pandemi Covid-19. Selama satu tahun penuh, tak ada kemajuan untuk pembangunan ITF Sunter.

Di 2021, Perusahaan Fortum Power Heat and Oy sebagai investor proyek ITF Sunter memutuskan mundur. Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro saat itu, Hanief Arie Setianto, memastikan keputusan tersebut tak mengganggu proses pembangunan proyek itu.

"Pembangunan ITF ini bukan semata proyek investasi, tapi ini adalah sebuah penugasan. Karena itu penugasan, harus ditunaikan," ucap Hanief, Selasa (29/6/2021).

Dia berpendapat, mundurnya perusahaan asing dari proyek pembangunan ITF merupakan kalkulasi dampak pandemi Covid-19 sehingga investasi di pembangunan pengolahan sampah di Jakarta dianggap belum menjadi prioritas saat ini.

"Mitra kami dengan adanya pandemi ini melakukan review dan sampai pada kesimpulan bahwa mereka akan memprioritaskan lagi investasi mereka. Dan unfortunately, investasi di Indonesia ini belum menjadi prioritas," ucapnya.

Terbaru, Presiden Joko Widodo menyinggung soal pembangunan ITF Sunter. Katanya, setelah hampir 10 tahun meninggalkan posisi Gubernur Jakarta, proyek tersebut tak kunjung rampung.

"Jadi Gubernur di DKI, (ITF) Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai). Saya enggak tahu sekarang apakah sudah (selesai)," kata Presiden Jokowi dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu (21/12).

Menanggapi hal tersebut, Jakpro menjelaskan alasan proyek ITF Sunter tak kunjung selesai. Mereka berdalih, proyek tersebut ditinggal oleh investor.

"Tahun 2018 itu sudah ada mitra sebenarnya, makanya kita groundbreaking bersama mitra. Lalu mitra mengundurkan diri, makanya pembangunannya terhenti," kata VP Corporate Secretary PT JakPro, Syachrial Syarif, kepada merdeka.com, Kamis (22/12).

Namun demikian, Jakpro telah membuka kesempatan pada pihak investor untuk bergabung. Sejak dibuka, terdapat sepuluh investor yang mendaftar dan menyisihkan tiga konsersium yang nantinya akan dipilih satu untuk mengerjakan proyek pengolahan sampah ini.

"Semoga segera dapat mitra," katanya.

Dari perhitungan yang dilakukan, Jakpro mengatakan, pihaknya butuh dana Rp250 miliar lebih untuk membangun satu titik ITF. Jakpro juga berharap, proses pencarian mitra segera rampung sehingga kelanjutan pembangunan bisa segera dimulai kembali.

"Harapan beliau valid, karena beliau sudah mengawali sejak menjadi gubernur. Kita juga mendukung dan sesegera mungkin kita realisasikan. Mudah-mudahan dibangun kembali tahun 2023, minimal di kuartal kedua atau ketiga bisa dikerjakan," ujar Syachrial.

Adapun DPRD DKI Jakarta telah menyetujui Jakpro untuk membangun satu ITF, yaitu hanya ITF Sunter. Mereka mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari APBD 2023 sebesar Rp577 miliar.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, Jakpro harus tetap mengawasi dan bertanggung jawab atas pembangunan ITF Sunter meski proyek ini dikerjakan anak perusahaannya, PT JSL bersama dengan konsorsium.

“Saya optimistis mereka bisa menyelesaikan, dan Dinas Lingkungan Hidup saya minta tetap menjalin komunikasi dengan mitra Jakpro,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) PR: ITF Sunter di Hotel D’Arcici, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/12), dilansir dari Berita Jakarta.